Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Hoaks Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK | Operasi Woyla yang Menegangkan

Kompas.com - 07/10/2019, 06:43 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Pengesahan atas revisi UU KPK itu menuai polemik. Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi pun bermunculan, sebab dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Namun, polemik mengenai revisi UU KPK juga disertai hoaks yang beredar di media sosial.

Salah satunya adalah hoaks dengan narasi untuk menyetujui revisi UU KPK untuk "mengatasi kelompok Taliban yang ada di KPK".

Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun dilibatkan dalam hoaks tersebut.

Sebuah unggahan yang beredar pekan lalu menyebutkan bahwa Ahok dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar telah dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas KPK untuk menumpas kelompok Taliban di KPK.

Padahal, Dewan Pengawas KPK merupakan salah satu isi yang diatur dalam UU KPK hasil revisi dan hingga saat ini belum berlaku.

Saat ini, Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU KPK hasil revisi. Istana Kepresidenan bahkan mengembalikan UU KPK hasil revisi ke DPR karena ada salah ketik yang harus diperbaiki.

Terkait hoaks itu, ICW mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan berbagai informasi terkait KPK.

Tidak hanya mengenai Dewan Pengawas KPK, ICW juga mengimbau masyarakat tidak langsung percaya dengan narasi adanya kelompok Taliban. Sebab, narasi itu dibuat sebagai pembenaran oleh pihak yang ingin melemahkan KPK.

Imbauan ICW itu bisa Anda baca dalam artikel berikut: Beredar Hoaks Ahok Sudah Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Kata ICW

Operasi Woyla

Pesawat Garuda PK-BNJ Woyla yang dibajak.Dok. Kompas Pesawat Garuda PK-BNJ Woyla yang dibajak.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia, Kompas.com menghadirkan artikel mengenai sejumlah operasi khusus yang dilakukan TNI.

Salah satu operasi yang membuat TNI dikenal dunia adalah Operasi Pembebasan Pesawat Woyla di Bangkok, Thailand, pada akhir Maret 1981.

Kisah ini bermula pada 28 Maret 1981. Saat itu, pesawat DC 9 milik Garuda Indonesia yang dikenal dengan sebutan "Woyla" dibajak oleh kelompok yang menamakan dirinya Komando Jihad.

Pesawat itu memiliki rute Jakarta-Medan. Peristiwa pembajakan ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama. Hingga saat ini, pembajakan Woyla menjadi satu-satunya aksi terorisme dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia.

Berdasarkan arsip Harian Kompas tanggal 29 Maret 1981, pesawat itu dibajak di udara antara Palembang -Medan sekitar pukul 10.10 WIB.

Pesawat yang sempat transit di bandara Talangbetutu, Palembang baru lepas landas menuju Bandara Polonia, Medan. Namun, pesawat dibelokkan ke arah bandara internasional Penang, Malaysia.

Hingga kemudian, pesawat itu akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang di Bangkok.

Pasukan elite Indonesia saat itu, Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus), pimpinan Letkol Infanteri Sintong Panjaitan diturunkan.

Kisah pembebasan dalam tiga menit yang menegangkan menjadi artikel yang banyak dibaca kemarin. Berikut artikelnya: Tiga Menit yang Menegangkan dalam Operasi Pembebasan Pesawat Woyla...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com