Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YPKP 65 Minta Komnas Bentuk Lagi Tim Penyelidikan Usut Tragedi 1965

Kompas.com - 03/10/2019, 13:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) meminta Komnas HAM membentuk tim penyelidik lagi untuk menginvestigasi soal tragedi kemanusiaan tahun 1965/1966.

"Komnas HAM perlu membuat tim penyelidik lagi, menginvestigasi lagi khusus kuburan massal. Saya melihat selama dua periode Komnas HAM nyaris tidak ada langkah-langkah, alasannya karena Kejaksaan Agung," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat beraudiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019).

Bedjo menuturkan, pengungkapkan kasus tragedi 1965 saat ini terbengkalai dan seakan-akan negara telah melupakan.

Baca juga: YPKP 65 Temukan Total 346 Lokasi Kuburan Massal Korban Tragedi 1965

Pada 2012, lanjutnya, pihak korban sempat terhibur dengan penyelidikan pro justicia Komnas HAM untuk tragedi 65 yang merekomendasikan langkah penyidikan sebagai tahap lanjut atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM.

"Saya terus terang nyatakan negara melupakan. Meski kamu sedikit terhibur pada 2012 terkait rekomendasi Komnas 65 perlu dibentuk pengadilan ad hoc, sekarang tidak ada kabarnya," tutur Bedjo.

Ia mendorong Komnas HAM untuk melakukan assessment serta verifikasi dan siap bekerja guna mengungkap kuburan massal yang ditemukan pihaknya.

"Kami siap bekerja sama untuk menunjukkan lokasi mana saja kuburan massal yang kami temukan. Temuan kami ini mohon ditindaklanjuti," paparnya kemudian.

Baca juga: YPKP 65 Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Baru Korban Tragedi 1965

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya.

Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi.

Baca juga: YPKP 65 Pesimistis Wiranto Selesaikan Kasus 1965

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

Sebanyak 346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com