YPKP 65 Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Baru Korban Tragedi 1965

Kompas.com - 15/11/2017, 14:24 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), Bedjo Untung kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jakarta, Rabu (15/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), Bedjo Untung kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM).

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung mengatakan bahwa pihaknya menemukan 16 lokasi kuburan massal baru di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi tersebut sudah ia datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi.

"Kami datang ke sini melaporkan 16 lokasi kuburan massal yang baru. YPKP 65 telah melakukan penelitian dua minggu lalu dan menemukan 16 titik lokasi baru," kata Bedjo, ditemui usai melapor di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut Bedjo, 16 lokasi kuburan massal tersebut berbeda dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 138 lokasi kuburan massal di Indonesia.


"Jadi ini beda dengan yang kemarin. Ini melengkapi 122 lokasi kuburan massal yang lalu," kata Bedjo.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

Bahkan, diyakini Bedjo, di 16 lokasi kuburan massal baru yang ditemukannya itu ada lebih dari 5.000 korban yang dikuburkan.

"Jadi ini yang di Purwodadi ini menurut saya kuburan massal yang terbesar di dunia," kata dia.

Bedjo pun mengungkapkan, temuan 16 lokasi kuburan massal baru tersebut sekaligus membuktikan temuan HJ Princen, seorang warga negara Belanda yang tergabung dalam Dewan HAM PBB.

"Tahun 1966-1969 dia membongkar kuburan massal yang ada di Purwodadi tapi oleh militer dibantah. Dia orang Belanda, tapi akhirnya jadi WNI," ucap Bedjo.

Menurut Bedjo, mayoritas korban yang dikuburkan di lokasi yang ia temukan tersebut adalah orang-orang yang dituding sebagai bagian dari PKI.

"Mereka kan dicap PKI. Warga sekitar. Yang dikubur di situ orang-orang dekat Purwodadi, dari Blora juga dibuang di situ," ujar dia.

Saat ini, kata dia, lokasi kuburan itu masih berupa hutan. Namun, ada juga yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan.

"Dibangun di atas kuburan itu maksudnya untuk menghilangkan jejak," ujar dia.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Nasional
Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Nasional
Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Nasional
Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Nasional
Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Nasional
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Nasional
Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Nasional
Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Nasional
Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Nasional
Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Nasional
PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Nasional
Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Nasional
Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Nasional
Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X