Soal Kerusuhan di Papua, Kalla: Tentu Ada yang Mengompori

Kompas.com - 02/10/2019, 10:33 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAWakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada pihak yang mencoba memanas-manasi konflik di Papua.

Ini terlihat dari rentetan kerusuhan besar di Papua dalam sebulan terakhir.

"Ya tentu ada yang komporinnya, tetapi yang salah juga yang membuat isu-isu itu yang menyebabkan terjadinya (kerusuhan). Keduanya harus dikaitkan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Memang ada suasana sejak lama, katakan ada OPM, gerakan yang ingin merdeka. Suasana itu ada. Nah begitu ada percikan, langsung membesar seperti itu," kata dia. 

Terlebih, kata Wapres, pemicu dua kerusuhan besar di Papua itu sama, yakni kata-kata yang rasial. 

Baca juga: Wapres Sebut Solusi Masalah Papua Tak Hanya Infrastruktur

Wapres meminta masyarakat di Papua tak mudah terpancing hal yang dapat memecah belah mereka di sana.

Wapres mengingatkan, warga asli Papua dan pendatang merupakan satu kesatuan yang membangun Papua menjadi makmur.

Apalagi, lanjut Wapres, keberadaan warga pendatang juga turut membangun perekonomian di Papua.

Karena itu, ia meminta masyarakat asli dan pendatang tetap bersatu seperti dulu dan tak terpancing dengan isu yang memecah belah mereka.

"Hati-hati kepada kata-kata atau statement yang menyebabkan salah pengertian akibat semua masuk medsos. Medsos itu cepat sekali. Kalau dibiarkan tentu berbahaya," ujar Kalla.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X