Soal Kerusuhan di Papua, Kalla: Tentu Ada yang Mengompori

Kompas.com - 02/10/2019, 10:33 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAWakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada pihak yang mencoba memanas-manasi konflik di Papua.

Ini terlihat dari rentetan kerusuhan besar di Papua dalam sebulan terakhir.

"Ya tentu ada yang komporinnya, tetapi yang salah juga yang membuat isu-isu itu yang menyebabkan terjadinya (kerusuhan). Keduanya harus dikaitkan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Memang ada suasana sejak lama, katakan ada OPM, gerakan yang ingin merdeka. Suasana itu ada. Nah begitu ada percikan, langsung membesar seperti itu," kata dia. 

Terlebih, kata Wapres, pemicu dua kerusuhan besar di Papua itu sama, yakni kata-kata yang rasial. 

Baca juga: Wapres Sebut Solusi Masalah Papua Tak Hanya Infrastruktur

Wapres meminta masyarakat di Papua tak mudah terpancing hal yang dapat memecah belah mereka di sana.

Wapres mengingatkan, warga asli Papua dan pendatang merupakan satu kesatuan yang membangun Papua menjadi makmur.

Apalagi, lanjut Wapres, keberadaan warga pendatang juga turut membangun perekonomian di Papua.

Karena itu, ia meminta masyarakat asli dan pendatang tetap bersatu seperti dulu dan tak terpancing dengan isu yang memecah belah mereka.

"Hati-hati kepada kata-kata atau statement yang menyebabkan salah pengertian akibat semua masuk medsos. Medsos itu cepat sekali. Kalau dibiarkan tentu berbahaya," ujar Kalla.

"Jangan lupa, yang pendatang bukan hanya mencari kehidupan tetapi juga bangun daerah. Dia membangun perekonomian daerah. Kalau mereka tidak bersama-sama masyarakat (asli), bangun daerah itu agak sulit," kata Kalla lagi. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X