Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Pendatang Merasa Tak Aman Usai Kerusuhan di Wamena

Kompas.com - 30/09/2019, 16:09 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto,menyatakan, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan.

"Secara umum dilaporkan bahwa kondisi sudah kondusif. Memang masih ada residu-residu yang mesti diselesaikan, antara lain tentang pengungsian dari Wamena ke Jayapura," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).

"Setelah terjadi kerusuhan, banyak para pendatang yang merasa tidak aman dan minta diungsikan ke tempat yang aman di Jayapura," kata dia.

Diakui Wiranto, mereka yang ingin diungsikan ke Jayapura sebagian besar adalah para pelaku ekonomi di Wamena, antara lain sebagai pedagang.

 

Baca juga: Jokowi Perintahkan TNI-Polri Kejar Pelaku Kerusuhan dan Pembunuhan di Wamena

Maka dari itu, ia mendorong pemerintah daerah dan aparat berusaha agar mereka tidak berbondong-bondong pulang ke daerah asalnya. Hal itu bertujuan guna roda perekonomian di Papua dan Papua Barat terus berjalan.

Wiranto menyebutkan, hingga saat ini di Jayapura tercatat ada 3.225 pengungsi. Ia menjamin kebutuhan logistik pengungsi tercukupi.

"Di Jayapura sudah tercatat 3.225 orang sehingga sekarang Kemensos berusaha untuk membantu meringankan kehidupan para pengungsi. Bahan makanan cukup, untuk kesehatan juga dijamin," kata dia.

Selain itu, guna mempercepat mengatasi permasalahan, Wiranto mendorong masyarakat untuk saling bertoleransi sehingga apa yang dikhawatirkan para pendatang di Wamena lambat lain bisa diredam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com