Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Kompas.com - 30/09/2019, 13:42 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulung mengatakan penurunan angka kemiskinan dengan mengandalkan bantuan sosial (bansos) bukanlah hal yang permanen.

"“Ini karena bansos seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebetulnya adalah bagian dari program untuk menekan pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Dirjen PFM.

Hal tersebut disampaikan Andi pada Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Yogyakarta, Minggu (29/9/2019).

Untuk itu, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pemberdayaan kepada KPM bansos. 

“Pak menteri menginginkan penurunan angka kemiskinan yang sebenarnya  adalah karena keberhasilan program-program pemberdayaan. Program ini kemudian menjadi sustainable income,” ungkap Dirjen PFM seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima,  Senin (30/9/2019).

Baca juga: Perluas Jangkauan Bansos, Kemensos Sebut Pentingnya Kerja Sama dengan Organisasi Sosial

Lebih lanjut, Dirjen PFM menjelaskan, pemberdayaan dengan pemberian modal kepada KPM akan sulit berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan mindset atau pola pikir.

Perubahan mindset KPM menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan menjadi mandiri. Dengan adanya kemandiran tersebut diharapkan KPM dapat keluar dari kemiskinan.

“Tanpa perubahan mindset, cara berpikir, cara memandang suatu persoalan, orang itu akan sulit menyelesaikan persoalannya sendiri, sulit mandiri,” kata Dirjen PFM.

Perubahan mindset dari KPM itu sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya peran para pendamping KPM di lapangan. 

“Karena kegigihan teman-teman pendamping, banyak KPM khususnya KPM Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mendapatkan sustainable income atau pemasukan secara terus menerus,” pungkas Dirjen PFM.

Baca juga: Rp 60 Miliar Dana Hibah dan Bansos Belum Dipertanggungjawabkan, Ini Kata Bupati Keerom Papua

Sebelumnya, Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan menyampaikan laporan kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan BPNT di Yogyakarta tersebut.

Ia menjelaskan tujuan konsolidasi tersebut adalah untuk mengetahui hasil capaian kegiatan BPNT Direktorat PFM Wilayah II Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan ketiga,

Kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di Wilayah II, serta membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap pelaksanaan BPNT khususnya di Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com