Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Kompas.com - 30/09/2019, 10:31 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI pada Selasa (1/10/2019).

"Kami kerahkan 6.000 personel, untuk mempertebal di Gedung DPR/MPR RI saat pelantikan," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019), dikutip dari Antara.

Sementara itu, untuk pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019, TNI mengerahkan sekitar 8.500 personel.

Baca juga: Polisi Tutup Jalan Menuju Depan DPR Pakai Separator dan Kawat Berduri 4 Lapis, Tak Bisa Jalan Kaki

Pengamanan dilakukan tidak hanya di Gedung DPR/MPR RI, tetapi personel dikerahkan untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi, seperti Glodok, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Wilayah-wilayah yang menjadi pusat pengamanan TNI di sekitar Gedung DPR/MPR, antara lain, pintu utama DPR/MPR, Pejompongan, perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, Ladugi, pintu belakang Gedung DPR/MPR, dekat lampangan tembak.

"Pengamanan di Gedung DPR/MPR kami pertebal agar tidak ada masyarakat yang masuk sembarangan," katanya.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo, 20.500 Personel Diturunkan Amankan Gedung DPR

Pengamanan di Palmerah fokus pada kawasan dekat stasiun lantaran di wilayah itu ada pintu masuk yang menuju masjid DPR/MPR.

"Kami perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu. Kami awasi di sana. Kami halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung DPR/MPR," kata Panglima TNI.

Selain itu, tambah Hadi, TNI juga menyiapkan helikopter di Gedung DPR/MPR yang bersifat insidental.

"Mudah-mudahan pelantikan anggota DPR/MPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar," kata Panglima TNI.

Kompas TV Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak uu kpk hasil revisi, dan sejumlah rancangan UU yang dinilai kontroversial, dituding telah diambil alih oleh pihak lain, yang ingin membuat kekacauan.<br /> Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menuding, para perusuh ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mahasiswa sudah membantah terkait tudingan adanya penumpang gelap dalam aksi menolak sejumlah RUU kontroversial di DPR. Bagaimana pemerintah membuktikan adanya penumpang gelap yang dimaksud kepada publik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com