Kontras Harap Mahasiswa dan Pelajar yang Diamankan Polda Dibebaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menyebut, masih ada puluhan mahasiswa yang diamankan di Polda Metro Jaya selepas aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Sebagian mahasiswa yang semula ditangkap sudah dipulangkan, tetapi masih ada yang diamankan guna proses penyidikan.

"Mahasiswa-mahasiswa yang kemarin mayoritas sudah dipulangkan, sisanya mungkin 20-an orang," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Hasil Autopsi, Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tewas Terkena Peluru Tajam

Tidak hanya mahasiswa, sejumlah pelajar SMK masih ada yang diamankan di Polda setelah aksi demonstrasi di Gedung DPR, Rabu (25/9/2019).

Feri belum bisa merinci jumlah pastinya karena mereka yang dibebaskan dilepas satu per satu.

Ia hanya menyebut bahwa banyak orangtua dari mahasiswa dan pelajar yang kini menanti proses penyidikan di Polda.

"Ini masih banyak ini ibu-ibu dari kampus UIN, ibu-ibu dari anak-anak SMK mau ketemu dengan keluarga dan mereka berharap sekali bisa pulang, bisa bertemu dengan keluarga hari ini," ujar dia.

Hingga saat ini, Feri bersama sejumlah LSM lain terus mendampingi proses penyidikan di Polda.

Ia berharap, mereka yang ditahan bisa dibebaskan seluruhnya hari ini.

"Kami berharap mereka segera dibebasksn hari ini, dipulangkan ke keluarganya sehingga mereka bisa ikut sekolah, bisa bertemu keluarga. Kami lagi menunggu informasi dari Polda terkait teman-teman yang diamankan ini bisa dipulangkan hari ini," ujar dia.

Baca juga: Mahasiswa Pertanyakan Penangkapan Ananda Badudu

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah daerah pada Selasa (24/9/2019) di sekitar Gedung DPR berujung ricuh.

Aksi yang sama dilakukan para pelajar SMK yang juga berakhir dengan kerusuhan.

Demo tersebut digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).