Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Aktif di Media Sosial, Kemenlu Sabet Penghargaan

Kompas.com - 27/09/2019, 11:20 WIB
Hotria Mariana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri baru (Kemenlu) meraih penghargaan Best Campaign dari Awrago dalam ajang Government Social Media Summit (GSMS) 2019, Selasa (24/9/2019).

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Cecep Herawan mengucap terima kasih atas apreasiasi yang diberikan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan salah satu apreasiasi atas kinerja Kemenlu yang selalu berusaha memberikan hasil terbaik bagi diseminasi informasi mengenai diplomasi kepada masyarakat," ucapnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Tak lupa Cecep mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap lembaganya, sehingga media sosial Kemenlu terpilih sebagai the best campaign.

Baca juga: Kemenlu Gelar Malam Apresiasi untuk Pegiat Isu Perlindungan WNI di Luar Negeri

Media sosial telah menjelma menjadi kanal komunikasi yang vital dan strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Itulah yang menjadi alasan diberikannya award sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola akun media sosial.

Adapun penghargaan tersebut diberikan berdasarkan riset NoLimit, perusahaan yang menggunakan big data dalam memonitor dan menganalisis media daring.

Dalam rentang Agustus 2018 hingga Juli 2019, NoLimit memantau seluruh data aktivitas media sosial pemerintah untuk dianalisis dan diklasifikasikan.

Baca juga: Kemenlu Beberkan Potensi Penerapan Diplomasi Digital

Hasilnya, terkumpul sebanyak total 5.762.655 data media sosial dari berbagai platfor. Terdiri dari akun, engagement, kata kunci, dan tanda pagar (tagar).

Selanjutnya Awrago dan NoLimit menganalisis seluruh data tersebut dan membaginya menjadi 13 kategori.

Pengkategorian ditentukan secara kuantitatif, sedangkan nominasinya sebanyak tiga sampai lima nominasi untuk ke-13 kategori tersebut.

Kemudian, dari nominasi yang ada pemenang ditentukan secara kualitatif oleh para dewan juri, seperti CEO Awrago Karina Kusumawardani, CEO NoLimit Aqsath Rasyi, dan fotografer senior Kompas Arbain Rambey.

Lalu ada pula Envoy untuk Open Government Partnership Maryati Abdullah, dan dosen komunikasi London School of Public Relations Syafiq B. Assegaff.

Baca juga: Duga Keterlibatan Asing dalam Ricuh di Papua, Polri Koordinasi dengan Kemenlu

Lewat ajang GSM Award diharapkan dapat memotivasi pemerintah untuk meningkatkan peran media sosial sebagai publikasi informasi publik dan interaksi dengan masyarakat.

Selain itu, dapat pula meningkatkan kreativitas serta kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com