Sesmenko Polhukam: Demokrasi di Indonesia Masih Hadapi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menko Polhuman Letjen TNI Tri Soewandono menyampaikan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 masih dalam kategori sedang.

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu dituntaskan.

"Gambaran buku Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan capaian tahun 2018 sebesar 72.39 atau naik 0.28 poin dibanding capaian th 2017 sebesar 72.11, jadi masih dalam kategori sedang," jelas Soewandono dalam peluncuran buku IDI 2018 di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dengan hasil tersebut, Soewandono menyampaikan, demokrasi Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal penguatan kebebasan berpendapat dan peningkatan kapasitas peran lembaga perwakilan.

Ia menyebutkan, capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi Tanah Air masih dalam fase demokrasi prosedural, belum memiliki atau belum masuki fase substansial. 

Ini merupakan demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang kepentingan siapa pun.

"Untuk ke sana butuh proses yang panjang dengan didukung semua aspek kesiapan suprastruktur, infrastruktur, dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Tri.

Soewandono menjelaskan, hasil indeks tersebut juga sangat dipengaruhi berbagai faktor yang terjadi, seperti peristiwa-peristiwa di daerah dan respons penanggapannya sangat berperan dalam naik atau turunnya nilai indeks demokrasi suatu daerah.

Pilkada Serentak 2018, misalnya, yang masih mencerminkan pembatasan pendapat.

Dari data IDI, Pilkada 2018 di 171 daerah,17 provinsi, dan 115 kabupaten dan 35 kabupaten kota menjadi faktor penting yang mewarnai capaian indeks demokrasi Indonesia pada 2018.

"Selain itu hal lain yang memberikan dampak masih banyak kejadian pembatasan kebebasan berpendapat, terutama terkait tahapan penyelenggaran Pemilu 2019 yang dimulai sejak Juni 2018. Di samping itu, peran DPRD dalam formulasikan perda inisiatif serta rekomendasi kepada eksekutif pemda masih rendah," ucapnya.

"Saya harap hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2018 jadi rujukan pemerintah dalam membangun politik demokrasi mencakup rencana aksi pendewasaan dan peningkatan kapasitas dalam berdemokrasi," kata Soewandono.

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI 2018 adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data untuk indikator ini adalah peristiwa atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui surat kabar, review dokumen, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

- skor < 60 = buruk
- skor 60-80 = sedang
- skor > 80 = baik