Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video dan Narasi KPK Briefing Mahasiswa Demonstran, Ini Tanggapan KPK

Kompas.com - 25/09/2019, 05:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan informasi terkait video yang menarasikan seolah-olah KPK sedang rapat bersama mahasiswa jelang demonstrasi di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, video tersebut diambil pada 11-12 September 2019 lalu saat KPK menerima audiensi dari sejumlah tokoh terkait gerakan antikorupsi, termasuk mahasiswa.

"Informasi yang benar adalah, pada tanggal 11-12 September 2019 KPK menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti GAK dan akademisi yang concern dengan isu antikorupsi serta perwakilan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Viral Video Oknum Polisi Pukuli Mahasiswa, Polda Sumut Sebut Sedang Selidiki

Febri menuturkan, KPK pun telah mengeluarkan rilis resmi terkait kegiatan itu.

Dalam rilis itu, tertulis bahwa para perwakilan antikorupsi berkumpul di Ruang Konferensi Pers setelah aksi menyalakan lilin dan laser yang dilakukan mahasiswa.

Pertemuan antara mahasiswa dan aktivis gerakan antikorupsi itu membahas sejumlah isu yang masih bergulir ketika itu yakni seleksi calon pimpinan KPk, revisi UU KPK, dan revisi KUHP.

Febri pun menyayangkan tersebarnya video dengan narasi yang melenceng tersebut. KPK mengajak masyarakat untuk menghargai pendapat para mahasiswa.

"KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Febri.

Baca juga: Polisi Pastikan Foto Mahasiswa Meninggal Saat Kericuhan Unjuk Rasa yang Beredar di Medsos Hoaks

Lebih lanjut, Febri juga mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dan tetap menjadi bagian gerakan antikorupsi meski mebdapat banyak tantangan termasuk beredarnya infoemasi-informasi tak benar seperti yang ada di atas

"Akan tetapi hal tersebut perlu kita hadapi bersama. Karena pemberantasan korupsi adalah miliki semua masyarakat Indonesia," ujar Febri.

Video yang dimaksud tersebar di dunia maya salah satunya lewat sebuah artikel di situs Seword.com.

Artikel itu menarasikan seolah-olah gerakan mahasiswa pada Selasa kemarin dipengaruhi kelompok tertentu lewat rapat yang digelar di Gedung KPK.

Kompas TV Demo mahasiswa tolak RUU KUHP dan RUU KPK serentak digelar, Selasa (24/9). Aksi demo diwarnai kehadiran poster-poster menggelitik. Bahkan poster-poster ini viral di media sosial. Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia kembali unjuk rasa, Selasa (24/9/19). Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur ranah privasi. Mahasiswa juga menolak pengesahan RUU Pertanahan yang dianggap terlalu menguntungkan korporasi serta RUU Pemasyarakatan yang dinilai menguntungkan koruptor dalam mendapatkan remisi. Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. #ruukpk #demomahasiswa #rkuhp
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com