"Penegakan HAM tidak Jalan, Kenapa Sekarang bicara HAM bagi Koruptor?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR dinilai tidak tepat jika menggunakan alasan hak asasi manusia sebagai dasar revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Revisi tersebut menghilangkan ketentuan bagi aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengkritik alasan tersebut. Pasalnya selama ini pemerintah dinilai gagal dalam rangka penegakan HAM. Namun, menggunakan dalih HAM dalam isu korupsi.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

"Dari dulu penegakan HAM tidak berjalan, lalu kenapa sekarang bicara HAM bagi koruptor," ujar Jerry saat dihubungi, Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Menurut Jerry seharusnya Pemerintah dan DPR mampu mendudukan persoalan terkait HAM dan koruptor.

Ia tidak setuju ketika alasan HAM digunakan sebagai alasan dalam konteks masalah yang justru merugikan publik, seperti misalnya korupsi.

"Kalau mau bicara HAM itu ketika ada orang miskin disiksa, haknya dirampas. Nah Pemerintah dan DPR harusnya dudulkan masalah dulu ya. Jangan langsung bicara HAM dulu, tapi menyelamatkan uang negara," kata Jerry.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Salah satu poin revisi UU Pemasyarakatan, yakni menghilangkan ketentuan bagi aparat penegak hukum, yakni KPK, memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.

Dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemasyarakatan sebelum revisi, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara, PP Nomor 99 Tahun 2012 memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat, yakni jika seorang narapidana kasus korupsi menjadi justice collaborator serta mendapat rekomendasi dari KPK.

Dalam draf UU Pemasyarakatan yang sudah direvisi, tidak lagi terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, Bab Ketentuan Peralihan Pasal 94 ayat (2) RUU Pemasyarakatan tertulis, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku.

Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tidak terdapat pembatasan hak narapidana melalui ketentuan justice collaborator dan rekomendasi KPK.

Baca juga: Polemik Setelah Pembebasan Bersyarat Koruptor Dipermudah...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa pembatasan hak narapidana kasus korupsi dalam mengajukan pembebasan bersyarat merupakan bentuk pelanggaran HAM.

"Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui undang-undang begitu, ya. Pokoknya setiap orang punya hak. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).