Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 22:57 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sedang bergulir di DPR akan memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kalau ada aturan yang baru, harapan KPK tentu aturan yang baru itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupai, bukan memperlemah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (18/9/2019).

Febri mengatakan, ia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait revisi UU Pemasyarakatan karena belum membaca poin-poin perubahan dalam undang-undang tersebut.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Namun, Febri menyebut bahwa KPK mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 99 yang mengharuskan adanya rekomendasi KPK dan status justice collaborator bagi narapidana korupsi yang ingin bebas bersyarat.

"Kalau kita bicara tentang efek jera, harapannya tentu ada efek jera dalam proses terhadap terpidana kasus korupsi jadi bisa menjalankan hukuman semaksimal mungkin," ujar Febri.

Febri menambahkan, apabila benar aturan itu melonggarkan syarat remisi bagi koruptor maka revisi UU Pemasyarakatan akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kalau kita bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi, tentu saja itu bisa disebut memperlemah pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca juga: Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Diberitakan sebelumnya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian  pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

Nasional
4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

Nasional
Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X