Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Kompas.com - 18/09/2019, 22:57 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sedang bergulir di DPR akan memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kalau ada aturan yang baru, harapan KPK tentu aturan yang baru itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupai, bukan memperlemah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (18/9/2019).

Febri mengatakan, ia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait revisi UU Pemasyarakatan karena belum membaca poin-poin perubahan dalam undang-undang tersebut.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi


Namun, Febri menyebut bahwa KPK mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 99 yang mengharuskan adanya rekomendasi KPK dan status justice collaborator bagi narapidana korupsi yang ingin bebas bersyarat.

"Kalau kita bicara tentang efek jera, harapannya tentu ada efek jera dalam proses terhadap terpidana kasus korupsi jadi bisa menjalankan hukuman semaksimal mungkin," ujar Febri.

Febri menambahkan, apabila benar aturan itu melonggarkan syarat remisi bagi koruptor maka revisi UU Pemasyarakatan akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kalau kita bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi, tentu saja itu bisa disebut memperlemah pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca juga: Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Diberitakan sebelumnya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian  pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Baca juga: Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan, rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X