Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Kompas.com - 18/09/2019, 20:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta pemerintah daerah (pemda) proaktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu, kata Wiranto, merupakan instruksi Presiden Joko Widodo saat rapat bersama soal karhutla dalam kunjungan kerja di Riau, Senin (16/9/2019).

"Utamanya sekarang pencegahan. Itu yang bertanggung jawab pemda, infrastrukturnya di daerah. Dari provinsi, kabupaten, hingga desa," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Kalau ada titik-titik api dipadamkan. Jangan didiamkan. Kalau sudah besar, baru minta bantuan pusat. Ini yang ditekankan pencegahan-pencegahan pada saat awal api itu ada," lanjut dia.

Baca juga: Beredar Foto Orangutan di Tengah Karhutla, Ini Kata WWF

Wiranto mengatakan, sulit memadamkan api besar yang berada di atas lahan gambut.

Ia mengatakan bisa jadi di saat tertentu api bisa dipadamkan. Namun, dalam beberapa saat kemudian api bisa kembali muncul lantaran kebakaran di lahan gambut tak hanya terjadi di permukaan tanah, tetapi masuk hingga ke lapisan bawah.

Karena itu ia memohon kesiagaan pemerintah daerah mencegah api membesar dan menyebar menjadi banyak titip api.

"Rasio titik api itu sudah turun karena ada pemadaman total. Tapi lahan gambut yang terbakar begitu dikasih air itu asapnya malah naik sehingga lahan-lahan seperti itu menimbulkan asap," papar Wiranto.

"Kalau kena angin, tergantung angin. Kalau anginnya mengarah ke semenanjung Malaysia ya di sana ada asap," lanjut dia.

Baca juga: Ini Daftar Perusahaan yang Izinnya Bakal Dicabut Terkait Karhutla

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh manusia dengan motif land clearing.

Motif pembakaran tersebut diterapkan karena lebih murah. Doni bahkan menyebutkan bahwa 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.

Dalam karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan kali ini, kata dia, fenomena alam El Nino yang lemah dan menyebabkan kemarau panjang menjadi salah satu penyebab api sulit dipadamkan.

Baca juga: Karhutla Ancam Eksistensi Satwa di Hutan Sumatera

Pasalnya, dalam kondisi tersebut curah hujan menjadi lebih sedikit.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar itu disinyalir untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri saat ini memiliki 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit.

Namun, dalam menangani masalah karhutla, kata dia, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pihak.

"Karhutla adalah ancaman permanen. Maka solusinya juga harus permanen," kata dia.

Kompas TV Dampak kabut asap membuat puluhan orangutan di Palangkaraya Kalimantan Tengah terserang infeksi saluran pernapasan. Puluhan orangutan ini pun harus menjalani perawatan khusus. Dua orangutan Kalimantan ini harus mendapatkan penguapan atau nebulizer setelah mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap yang mulai medekati pusat rehabilitasi tempat mereka tinggal. Tak hanya diuap, orangutan ini juga harus mendapat antibiotik dan multivitamin agar sembuh dari ispa.<br /> <br /> Tim Medis Yayasan Borneo Orangutan Survival menyebut jika saat ini ada 31 orangutan Kalimantan yang harus mendapat perawatan khusus karena terserang infeksi saluran pernapasan. Dampak kabut asap tak hanya berbahaya bagi warga Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tetapi juga mengancam kesehatan 355 orangutan yang sedang dirawat dalam kawasan pusat rehabilitasi. #orangutan #ispa #kabutasap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com