Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Hal itu, kata Wiranto, merupakan instruksi Presiden Joko Widodo saat rapat bersama soal karhutla dalam kunjungan kerja di Riau, Senin (16/9/2019).

"Utamanya sekarang pencegahan. Itu yang bertanggung jawab pemda, infrastrukturnya di daerah. Dari provinsi, kabupaten, hingga desa," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Kalau ada titik-titik api dipadamkan. Jangan didiamkan. Kalau sudah besar, baru minta bantuan pusat. Ini yang ditekankan pencegahan-pencegahan pada saat awal api itu ada," lanjut dia.

Wiranto mengatakan, sulit memadamkan api besar yang berada di atas lahan gambut.

Ia mengatakan bisa jadi di saat tertentu api bisa dipadamkan. Namun, dalam beberapa saat kemudian api bisa kembali muncul lantaran kebakaran di lahan gambut tak hanya terjadi di permukaan tanah, tetapi masuk hingga ke lapisan bawah.

Karena itu ia memohon kesiagaan pemerintah daerah mencegah api membesar dan menyebar menjadi banyak titip api.

"Rasio titik api itu sudah turun karena ada pemadaman total. Tapi lahan gambut yang terbakar begitu dikasih air itu asapnya malah naik sehingga lahan-lahan seperti itu menimbulkan asap," papar Wiranto.

"Kalau kena angin, tergantung angin. Kalau anginnya mengarah ke semenanjung Malaysia ya di sana ada asap," lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh manusia dengan motif land clearing.

Motif pembakaran tersebut diterapkan karena lebih murah. Doni bahkan menyebutkan bahwa 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.

Dalam karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan kali ini, kata dia, fenomena alam El Nino yang lemah dan menyebabkan kemarau panjang menjadi salah satu penyebab api sulit dipadamkan.

Pasalnya, dalam kondisi tersebut curah hujan menjadi lebih sedikit.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar itu disinyalir untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri saat ini memiliki 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit.

Namun, dalam menangani masalah karhutla, kata dia, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pihak.

"Karhutla adalah ancaman permanen. Maka solusinya juga harus permanen," kata dia.