Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus suap terkait dana hibah Kemenpora kepada KONI yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, korupsi anggaran untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga akan berdampak buruk untuk masa depan bangsa.

"Jika anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan untuk memajukan prestasi atlet dan meningkatkan kapasitas pemuda-pemuda Indonesia dikorupsi, dampaknya akan sangat buruk untuk masa depan bangsa," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Alex mengatakan, bidang kepemudaan dan olahraga merupakan bidang yang krusial bagi bangsa Indonesia mengingat pada 2045 kelak Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Alex pun menegaskan bahwa praktik penerimaan suap, gratifikasi yang dianggap suap, serta ketidakpatuhan dalam melaporkan gratifikasi oleh penyelenggara negara sangat mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan.

"Apalagi kali ini dilakukan oleh pucuk pimpinan teratas dalam sebuah kementerian yang dipercaya mengurus atlet dan pemuda di Indonesia," ujar Alex.

Baca juga: Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus dana hibah Kemenpora kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018 karena diduha menerima suap senilai Rp 26.500.000.000.

"Total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," kata Alex.

Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.