Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan per Rabu (18/9/2019) ini bertambah menjadi 230 orang dan lima perusahaan.

Diketahui, Selasa kemarin, polisi telah menetapkan 218 orang dan lima perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memaparkan jumlah 230 tersangka individu dan lima korporasi itu berada pada beberapa provinsi.

"Di Polda Riau misalnya, tersangkanya ada 47 (individu) dan satu korporasi bernama PT Sumber Sawit Sejahtera," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

"Ini sedang didalami. Tim asistensi Dirtipiter (Direktorat Tindak Pidana Tertentu) Bareskrim juga back up proses penyidikan khusus terkait masalah korporasinya," lanjut dia.

Baca juga: Gubernur Kalbar Larang 4 Bupati ke Luar Daerah, Minta Serius Tangani Karhutla

Di Sumatera Selatan, individu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sebanyak 27 orang dan satu perusahaan bernama PT Bumi Hijau Lestari.

"Khusus di Sumsel, selain menetapkan korporasi, juga menetapkan tersangka yang bertanggungjawab di korporasi tersebut. Inisialnya AK. Dia sebagai Direktur Operasional PT BHL," kata Dedi.

Di Jambi, jumlah individu yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 14 orang dan di Kalimantan Selatan sebanyak 2 tersangka individu.

Kemudian di Provinsi Kalimantan Tengah, polisi menetapkan 66 individu sebagai tersangka ditambah satu perusahaan bernama PT Palmindo Gemilang Kencana.

Baca juga: Soal Karhutla, Pemerintah Diminta Evaluasi Perizinan Sawit

Sementara di Provinsi Kalimantan Barat, 62 individu dan dua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. Dua perusahaan itu masing-masing berinisial PT SISU dan PT SAP.

Terakhir, terjadi penambahan tersangka untuk wilayah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 12 orang.

Dedi menegaskan kembali bahwa upaya penegakan hukum sebenarnya menjadi opsi terakhir.

"Kalau ada perbuatan melawan hukum langsung dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sifatnya tahap terakhir ketika upaya pencegahan dilakukan," ujar dia.