Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Sampai Asap Nyebrang ke Negara Tetangga

Kompas.com - 16/09/2019, 16:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah bergerak cepat mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dan Kalimantan Tengah.

Pemerintah tak ingin asap dari karhutla mengganggu negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika asap sampai mencapai negara tetangga, dikhawatirkan mengganggu hubungan Indonesa dan negeri jiran.

"Jangan sampai ada asap-asap yang nyebrang ke negara tetangga, terutama yang tentu menimbulkan permasalahan antar-negara," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Pemadaman Karhutla di Kalsel Terkendala Minimnya Sumber Air

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap karhutla di Riau dan Kalimantan Tengah. Karenanya, Presiden bersama dia dan menteri terkait terbang ke Riau sore ini, meninjau langsung penanganan karhutla di sana.

Saat ini sudah ada tim dari TNI-Polri beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memadamkan karhutla di Riau dan Kalimantan Tengah.

"Presiden ingin untuk langsung melihat dan mendapat laporan dari salah satu wilayah kebakaran yakni di Riau, di Pekanbaru," ujar Wiranto.

"Ini menunjukkan bahwa Presiden sendiri yang merasa sangat prihatin tentang hal ini dan memberikan perhatian khusus sampai beliau ingin langsung melihat, langsung meninjau, dan ingin mendapatkan laporan di daerah-daerah yang rawan kebakaran," lanjut dia.

Sejumlah daerah di Tanah Air mengalami penurunan kualitas udara setelah terdampak karhutla.

Kota Pekanbaru, Riau, menjadi salah satunya. Kota ini diselimuti kabut asap pekat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan.

Baca juga: Sumsel Dikepung Karhutla, Gubernur Batalkan Kunjungan ke Luar Negeri, Minta Kepala Daerah Siaga

Untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran lintas sektoral telah membuat kesepakatan tentang acuan sebagai pedoman bersama.

"Kita sudah membuat kesepakatan bersama tentang acuan penanganan dampak perubahan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yohanes saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

Sementara itu wilayah Kalimantan Tengah tercatat memiliki titik api (hotspot) terbanyak, yakni 954 titik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com