Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Isu Habibie Meninggal, Tak Ada Keramaian di RSPAD

Kompas.com - 10/09/2019, 08:12 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu Presiden ketiga Republik Indonesia Baharuddin Jusuf Habibie meninggal dunia pada Selasa (10/9/2019) dinihari, beredar di aplikasi bertukar pesan dan media sosial.

Pesan tersebut, seperti yang ditulis Antara, mulai muncul Selasa dinihari sekitar pukul 00:00 WIB, namun dihapus pada pukul 05:00 WIB.

Dari pantauan Antara di lokasi tempat Habibie dirawat intensif, yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, sejak pukul 05:40 WIB, tidak tampak adanya keramaian.

Baca juga: Istana: Kondisi Habibie Membaik

Tak ada pengawalan atau kolega dan pejabat negara yang menjenguk, sebagaimana lazimnya ketika seorang tokoh bangsa meninggal dunia.

Bahkan dua orang petugas informasi yang ditanya mengaku tidak mengetahui info tersebut dan siapa yang menjenguk Habibie.

"Wah enggak tahu saya," kata para petugas informasi yang tidak mau disebutkan namanya.

Informasi terakhir, Habibie tengah menjalani perawatan intensif di ruangan CICU lantai 2, Gedung Utama RSPAD sejak Senin (2/9) lalu.

Diberitakan, Habibie dirawat secara instensif oleh Tim Dokter Kepresidenan di RSPAD Gatot Soebroto. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Pribadi BJ Habibie, Rubijanto.

"Dengan hormat bersama ini kami konfirmasikan bahwa Bapak BJ Habibie saat ini sedang menjalani perawatan yang intensif oleh Tim Dokter Kepresidenan (TDK) di RSPAD Gatot Soebroto," kata Rubijanto dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2019).

Baca juga: 44 Dokter Kepresidenan Disiapkan Tangani BJ Habibie

Menurut Rubijanto, TDK menyatakan BJ Habibie untuk sementara ini belum diizinkan untuk dikunjungi.

Hal itu agar Habibie bisa mendapatkan hasil perawatan optimal dan istirahat yang cukup.

"Kami atas nama keluarga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan doa dari semua pihak, memohon ke hadirat Allah SWT agar beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan agar dapat beraktivitas kembali," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com