Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Tahun Terbunuhnya Munir, Suciwati: Penjahatnya Kuat sampai Presiden Tak Berani

Kompas.com - 06/09/2019, 17:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri aktivis HAM Munir Said Talib, Suciwati, menyebutkan bahwa kasus suaminya yang hingga saat ini belum tuntas karena ada permufakatan jahat dari aktor intelektualnya.

Hal tersebut, kata dia, yang menyebabkan presiden sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) saat ini tak berani mengungkapnya.

"Ini permufakatan jahat penjahatnya kuat sehingga presiden tidak berani mengungkapnya. Ini sebuah kemunduran untuk negeri kita karena menunjukkan penjahatnya lebih kuat," kata Suciwati saat memberikan keterangan dalam konferensi pers 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir di Kontras, Jumat (4/9/2019).

Baca juga: 15 Tahun Terbunuhnya Munir, Kabinet Jokowi Diminta Bersih dari Pelanggar HAM

Suciwati mengatakan, kasus pembunuhan suaminya yang belum tuntas ini membuatnya prihatin.

Dia pun berharap agar realitas pahit yang terjadi saat ini bisa diperbaiki. Terlebih hal ini sudah berlangsung selama 15 tahun.

"Kasus Munir sudah 15 tahun. Ini angka yang cukup banyak buat saya," kata dia.

Menurut dia, kasus pembunuhan suaminya pada 7 September 2004 ini sudah terang benderang.

 

Baca juga: 15 Tahun Tragedi Pembunuhan Munir, Ini Desakan Koalisi Keadilan...

Salah satunya dengan sudah dibuatnya tim pencari fakta (TPF) oleh presiden dan DPR hingga menghasilkan rekomendasi dan memuat nama-nama tokoh yang terkait yang sedianya harus ditindaklanjuti.

"Tapi di persidangan banyak kejanggalan. Lembaga yang selama ini ikut bersama, seperti Komnas HAM melakukan eksaminasi dalam kasus Muchdi PR, ini harus diulang karena banyak hal janggal," kata dia.

Muchdi PR sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada 2008 karena keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Munir tersebut.

Baca juga: Tak Ingin Kasus Munir Terulang, Amnesty Desak Polri Buka Laporan TGPF Kasus Novel

Namun, dia dinyatakan tak terlibat sehingga hakim mengatakan bukti-bukti yang diduga mengarahkan dirinya dalam kasus tersebut dinyatakan lemah. 

"Kalau bilang soal peradaban, Pak SBY sudah mengatakan ini sejarah bangsa kita. Kalau tidak selesaikan kasus Munir, ya kita bukan negara beradab," kata dia.

"Kami tak peduli siapa pun presidennya, tapi kami menunggu presiden yang berani mencari strategi hukum dan kebenaran bisa kita raih," ucap dia.

Kompas TV Pollycarpus bebas bersyarat berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Ham pada 13 november 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com