Pulau Jawa Mendominasi, Pemerintah Targetkan Kontribusinya Turun jadi 55 Persen di 2045

Kompas.com - 29/08/2019, 09:47 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan pejabat terkait (dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim Isran Noor, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota merupakan salah satu upaya desentralisasi ekonomi di Indonesia.

Selama ini, Pulau Jawa selalu mendapatkan kue terbesar dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pulau lainnya jauh tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen.

Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek.

"Kita harapannya kalau sekarang Jawa 58 persen ekonominya, target 2045 kita mau Jawa turun ke 55 persen," ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Sementara itu, porsi luar Pulau Jawa yang sebelumnya 42 persen menjadi 45 persen. dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga lebih merata di pulau-pulau lainnya.

"Yang terjadi (di Jawa) sekarang boro-boro (porsinya) turun. Yang ada malah melebar, tumbuhnya cepat. Kesenjangan akan semakin lebar," kata Bambang.

Sebagai perbandingan, di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,66 persen dengan pertumbuhan 4,3 persen.

Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,33 persen.

Di Sulawesi, kontribusinya hanya 6,11 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,11 persen.

Di Maluku dan Papua, berkontribusi sebesar 2,43 persen.

Bambang mengatakan, kontribusi Kalimantan terhadap ekonomi Indonesia berkali-kali lipat lebih kecil dibandingkan pulau Jawa.

Bahkan, tahun lalu pertumbuhannya negatif karena anjloknya harga komoditas.

"Kalimantan termasuk yang paling tergantung dengan komoditas. Kita mau Kalimantan juga hidup," kata dia.

Padahal, Kalimantan kaya dengan sumber daya alam. Namun pertumbuhannya paling lambat.

"Selama ini pulau di luar Jawa hanya diambil SDA, tapi paling banyak diolahnya di Jawa. Sekarang hilirisasi SDA kita dorong di luar Jawa," kata Bambang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meyakini jika pemerintah melakukan semua persiapan yang dibutuhkan dengan baik maka memindahkan ibu kota negara bisa diwujudkan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak secara sepihak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota menurut wapres juga telah berdasarkan kajian dari semua sektor termasuk sektor ekologi yang disusun menjadi kajian akademis. Selanjutnya hasil kajian akan disusun dan diajukan ke DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Terkait hal ini Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto menilai rencana pemindahan ibu kota dianggap belum tepat. Hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur pindahnya ibu kota. DPR juga masih menunggu presiden mengajukan draf Rancangan Undang-Undang terkait pemindahan ibu kota. Pembangunan di Kalimantan Timur dinilai belum dapat dilakukan jika belum ada undang-undang yang disahkan. Menteri Dalam Negeri pun menyebut RUU Perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur masih dalam kajian. Menurut Mendagri RUU Pindah Ibu Kota masih menunggu jawaban surat yang dikirim presiden kepada Ketua DPR. Sementara merespons rencana pembiayaan pemindahan ibu kota yang berasal dari APBN, swasta dan BUMN Partai Gerindra berharap biaya untuk pembangunan di Kalimantan Timur sepenuhnya berasal dari uang negara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mempelajari skema pembiayaan dari rencana pembangunan di Kalimantan Timur ini. Ia berharap pembiayaan pemindahan ibu kota ini akan berdampak seminimal mungkin. Pembahasan rencana pemindahan ibu kota memang tidak bisa dilakukan dengan rencana jangka pendek dan lingkup yang sempit. Untuk itu semua pihak diharapkan berpikir secara jangka panjang dan visioner dalam menyongsong kompetisi global. #PemindahanIbuKota #KalimantanTimur #IbuKotaBaru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.