Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Konsep Forest City, 50 Persen Ibu Kota Baru Akan jadi RTH

Kompas.com - 29/08/2019, 08:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, konsep "forest city" yang diusung pemerintah untuk ibu kota baru artinya akan lebih banyak ruang terbuka hijau.

Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area ibu kota baru nantinya dijadikan RTH.

"Intinya kota dalam hutan. Minimal 50 persennya RTH," ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/219).

Baca juga: Pemerintah Akan Manfaatkan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru

Adapun RTH yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bambang mengatakan, karena konsepnya hutan, maka akan banyak ditanam pohon-pohon baru di sana. Termasuk merehabilitasi Bukit Soeharto.

Kawasan tersebut memang hutan lindung, namun sudah terjamah tangan "pengganggu" yang membangun tambang batu bara dan hutan sawit.

Baca juga: Ibu Kota Baru Cocok Jadi Target Mobil Listrik

Bambang mengatakan, pemerintah sengaja memasukkan Bukit Soeharto ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru.

"Bukit Soeharto dimasukkan, tapi bukan buat dipakai. Tapi buat direhabilitasi," kata Bambang.

Selain itu, bangunan pemerintahnya juga harus green design, baik dari segi hemat energi maupun banyaknya tumbuhan yang ditanam.

Baca juga: Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?

Salah satu yang diperhatikan pemerintah dalam membangun kompleks pemerintahan di sana yakni ada minimum ketinggian gedung.

Pembangunan dilakukan secara vertikal untuk meminimalisir perluasan lahan yang dipakai untuk bangunan pemerintah.

Termasuk rumah tinggal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri

 

"Kita tidak mendorong landed house, tapi mendorong semacam apartemen dan town house," kata Bambang.

Namun, tetap ada ketentuan maksimal tinggi gedungnya. Bambang mengatakan, tingginya juga tidak boleh melebihi tinggi pohon di hutan.

"Kami tidak mau kesan hutannya ketutupan karena gedung tinggi," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com