Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Usul Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat Negara

Kompas.com - 24/08/2019, 17:16 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan, seluruh pejabat negara menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Menurut Bambang, pejabat negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Saya berharap, mobil pejabat negara migrasi ke mobil listrik dan pejabat harus memberikan contoh kepada publik, masyarakat. Sudah saatnya mulai hari ini kendaraan berbahan bakar minyak itu harus migrasi ke listrik agar makin ramah lingkungan," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Adapun, terkait Kementerian Sekretariat Negara yang sudah memilih Mercedes Benz S600 Guard sebagai kendaraan dinas bagi kepala negara dan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive bagi kendaraan dinas para menteri, Bambang mengatakan, itu sudah disetujui DPR RI.

Baca juga: INFOGRAFIK: Spesifikasi Mobil Dinas Baru Jokowi, Mercedes Benz S600 Guard

Ia tidak mempersoalkan pengadaan kendaraan dinas baru itu mencapai angka Rp 147 miliar. Hal itu telah diputuskan pada pembahasan pagu anggaran tahun 2019.

"Kami di DPR sudah menyenyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah eksekusi apa yang jadi kesepakatan dan telah disetujui DPR tentang hal penggunaannya," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sekretariat Negara memilih Mercedes Benz untuk pengadaan mobil dinas kepresidenan.

Mercedes-Benz S600 GuardCarBuzz Mercedes-Benz S600 Guard
Pabrikan asal Jerman itu akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas inti bagi Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan hasil pengadaan, dari beberapa penyedia yang memasukkan penawaran, Kementerian Sekertariat Negara RI memutuskan Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit mobil Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan," kata Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Sugiarto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Mobil Dinas Presiden dan Menteri Punya Banderol Miliaran Rupiah

Penggantian unit Mercedes Benz S600 Guard dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan memakai sistem tender umum seperti pengadaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri.

Namun, saat ditanya berapa anggaran yang dikucurkan untuk dua mobil baru ini, Eddy belum memberikan jawaban.

Dua mobil Mercedes Benz S 600 Guard terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Sementara untuk kendaraan dinas para menteri, PT Astra International keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Baca juga: Ini Mobil Dinas Baru bagi Menteri-menteri Kabinet Jokowi-Maruf...

PT Astra International merupakan perusahaan induk dari Toyota Astra Motor dan juga BMW Astra.

Astra dinyatakan sah jadi penyedia setelah lulus syarat kualfikasi yang dimaksudkan mencakup banyak hal.

Diketahui kendaraan-kendaraan dinas kepala negara dan para menteri yang lama merupakan pengadaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya tahun 2007. 

 

Kompas TV Para menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo mendatang akan mendapatkan fasilitas mobil dinas baru total anggaran pengadaannya mencapai lebih dari Rp 47 miliar. Sekalipun tanggapan beragam datang dari para Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo periode saat ini pengadaan mobil dinas baru untuk menteri pada periode mendatang terus berjalan. Pengadaan 101 unit mobil dinas baru untuk menteri pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga negara telah disetujui DPR dengan nilai lebih dari 147 miliar rupiah. KompasTV akan mengulasnya bersama narasumber mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada kabinet pemerintahan SBY Roy SURYO dan pengamat politik Hendri Satrio. #MobilDinasPresiden #MobilPresiden #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com