Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengklaim akan melakukan pelbagai kajian terlebih dulu mengenai wacana penggabungan Bekasi dengan DKI Jakarta. Setelahnya, referendum atau jajak pendapat terhadal 2,7 juta warga Kota Bekasi baru bisa dilakukan.

"Itu (jajak pendapat) nanti di akhir. Harus didukung dulu dengan kajian, kajian teknis, kajian administrasi, kajian sosiologis, kajian ekonomis. Itu kan panjang," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ditemui usai meresmikan sentra edukasi seni dan budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019).

"Setelah itu (kajian ditentukan) memenuhi syarat, baru kita kembalikan kepada warga, oke atau enggak ya? Bisa saja secara kajian oke, bagus, tapi warga kan belum tentu satu arah. Pilihan itu kita gali saja terus," Tri mengungkapkan.

Baca juga: Salah Satu Alasan Bekasi Ingin Gabung Jakarta, APBD DKI yang Sampai Rp 86 T

Tri mengklaim, wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta Tenggara semata untuk percepatan pembangunan Kota Bekasi. Kucuran APBD DKI Jakarta yang jauh di atas Kota Bekasi dianggap jadi salah satu faktor pemulus percepatan pembangunan tersebut.

"Alternatifnya kan ada penggabungan, pembentukan provinsi baru, atau kita fokus kerja saja," kata Tri.

Sedikit berbeda dengan Tri, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya cukup jemawa jika mayoritas warga Bekasi setuju dengan wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini usai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019) lalu.

Usul referendum juga sempat diapungkan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulaiskan jadi kebijakan politik," tutur Ariyanto, Senin.