Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Seleksi Pembuatan Logo HUT Ke-74 RI

Kompas.com - 15/08/2019, 12:47 WIB
Nur Rohmi Aida,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pembuatan logo HUT ke-74 RI diklaim sudah melalui proses yang panjang. Setelah melewati Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Mensesneg, logo-logo yang dibuat oleh tenaga profesional dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) tersebut diajukan ke Presiden untuk dipilih dan disetujui.

Bagaimana sebenarnya proses pembuatan logo tersebut?

Wakil Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Pesik menegaskan kriteria pembuatan logo HUT ke-74 RI tersebut menitikberatkan pada nilai artistik, kemudahan aplikasi dan memiliki kelanjutan gaya dengan desain tahun-tahun sebelumnya.

Kriteria tersebut, imbuhnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk prosesnya sendiri, telah melalui beberapa tahap. Dimulai dengan permohonan Setneg ke Bekraf. Selanjutnya Bekraf menyusun panduan strategi yang kemudian disampaikan ke ADGI.

Selanjutnya ADGI menyampaikan ke anggotanya dan mengirimkan berbagai kandidat dari berbagai kota. Selanjutnya Bekraf dan Mensesneg akan melakukan kurasi kemudian dibawa ke presiden.

Baca juga: Ini Makna dan Filosofi Persatuan di Logo HUT Ke-74 RI

“Kita tak mau proses penting perayaan HUT RI dikerjakan amatir. Jadi mereka (ADGI) melakukan sayembara sekitar 5-10 orang lalu diajukan ke presiden oleh Kepala bekraf dan Mensesneg. Yang menyetujui presiden,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019) malam.

Tenaga Profesional

Saat ditanya mengenai kenapa logo dipercayakan kepada ADGI, Ricky menyebut hal ini lantaran ADGI berisikan tenaga profesional yang ahli dalam bidang desain komunikasi visual.

“Pertimbangan karena anggota ADGI para profesional dan mereka tahu, ilmunya di mereka. Mereka bukan sekedar tukang gambar. Ilmu perancangan identitas adalah profesi mereka sehari-hari,” kata Ricky.

Menurutnya, sebetulnya lead sektor untuk identitas kemerdekaan RI adalah Sekretariat Negara tapi memang selalu melibatkan banyak kementrian dan lembaga, terkait dengan acara termasuk juga persiapannya.

Pihaknya menyampaikan ingin memberikan contoh tentang proses profesional ke lembaga-lembaga pemerintah lain terkait perancangan identitas.

“Jadi, kami ingin memberi contoh ke lembaga-lembaga pemerintah lainnya bagaimana proses profesional untuk prancangan identitas. Jadi bukan sekedar pembuatan logo tapi penyampaian makna, sampai bagaimana implementasi ke berbagai medium,” katanya lagi.

Ricky menyebut, logo HUT ke-74 RI ini bisa digunakan oleh publik termasuk lembaga pemerintah ataupun masyarakat.

Makna Persatuan

Pada perayaan HUT RI di istana nanti, Ricky juga menyebut akan ada pameran karya logo HUT RI tahun 71-74 yang berisikan cerita pemenang, serta makna filosofinya.

Sementara itu, Bima Surya Pamila, desainer logo terpilih tersebut, menyebut pesan persatuan adalah pesan yang ingin ia tuangkan dalam logo yang dibuatnya kali ini.

“Motivasi saya mengikuti sayembara ini adalah ingin menyampaikan persatuan,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

Tentang persatuan, bukan 7 dan bukan 4 tetapi 74. Hal ini menurutnya melambangkan tentang kita, bukan “aku” atau “kamu”.

Selain itu, nilai filosofis juga terdapat pada garis elevasi dalam logo, hal ini melambangkan visi untuk selalu menjadi yang terbaik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com