Pemkab Sebut Warga Nduga Trauma, Minta Penarikan TNI/Pori Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri menyusul operasi militer pada awal Desember 2018.

Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans-Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma pada 1996. Hal itulah yang menjadi menjadi salah satu alasan Pemkab Nduga meminta penarikan aparat TNI/Polri.

Baca juga: Konflik Bersenjata, Pendidikan 700-an Anak Pengungsi Nduga di Papua Terbengkalai

"Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah," ujar Namia saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Operasi Mapenduma merupakan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95 yang dilakukan oleh Kopassus.

Saat itu tim dari Kopassus dipimpin oleh Brigjen Prabowo Subianto.

Di sisi lain keberadaan pasukan TNI/Polri juga dinilai tak sesuai dengan rencana awal.

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan untuk menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat.

Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan. Tapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan, tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana," kata Namia.

Konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah berdampak pada masyarakat Nduga.

Mereka mengungsi ke hutan-hutan. Ada pula yang tinggal di kabupaten-kabupaten terdekat seperti Wamena.

Baca juga: Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Wilayahnya

Kementerian Sosial mencatat setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat. Di antara pengungsi ini, 53 orang dilaporkan meninggal.

Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.

Data relawan menyebut pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan dari mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.