Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Banten Berpotensi Tsunami, BMKG Imbau Masyarakat Tak Percaya Hoaks

Kompas.com - 02/08/2019, 20:50 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sumur, Banten pada Jumat (2/8/2019) malam pukul 19.03 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG) kemudian mengeluarkan peringatan potensi tsunami untuk sejumlah wilayah.

Dalam siaran pers yang dilakukan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah termakan hoaks.

Baca juga: Gempa Banten yang Berpotensi Tsunami dan Guncang Jakarta Berpusat di Megathrust Selat Sunda

“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan percaya dengan berita-berita hoaks,” kata Dwikorita.

Mengingat peringatan potensi tsunami belum dicabut, maka ia meminta masyarakat untuk tetap tidak mendekat ke daerah pesisir dan menuju tempat aman dengan tenang.

"Saat ini kami masih terus memantau, sebetulnya diperkirakan kedatangan tsunami itu sekitar pukul 19.35 menit," ujar Dwikorita.

"(Masyarakat) Masih diminta dengan tetap tenang meninggalkan pesisir, meninggalkan pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi," tuturnya.

Akan tetapi prediksi potensi tersebut bisa saja meleset dikarenakan berbagai faktor alam. Untuk itu, peringatan tsunami akan tetap digaungkan kepada masyarakat.

Baca juga: Gempa Banten, Ahli Katakan Sebabnya adalah Gerak Sesar Oblique

"Namun karena fenomena alam itu banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang kompleks, SOP yang ada mewajibkan kita menunggu sampai dua jam dari perkiraan kedatangan terakhir,” ujar dia.

Adapun wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tsunami meliputi Banten, Bengkulu, Jawa Barat dan Lampung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com