Kompas.com - 30/07/2019, 15:57 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap masalah polusi udara menjadi tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ya itu tantangan untuk gubernur (DKI Jakarta) dan kita semua. Kalau laporannya mengatakan sebagian besar udara yang jelek karena kendaraan, jadi ada hubungannya dengan kemacetan, ada hubungannya dengan begitu banyak orang pakai mobil," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Kalla mengatakan salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta ialah mengurangi jumlah kendaraan bermotor.

Baca juga: KPBB: Pemerintah Bisa Dipidana jika Abaikan Polusi Udara Jakarta

Selain itu solusi lainnya menurut Kalla ialah mengharuskan perusahaan otomotif menggunakan sistem emisi yang ramah lingkungan untuk setiap mobil yang diproduksi.

Kalla juga menyarankan agar tak ada lagi bahan bakar berbahan timbal di Jakarta agar polusi udara berkurang.

"Kemudian juga publik harus menyadari bersama-sama kita tak boleh mengendarai mobil sambil rokok (merokok). Gerakan bersama nasional untuk ini kan perilaku. Mau apapun gubernurnya, kalau perilaku (susah diubah). Tapi sudah ada aturan, katakanlah aturan soal ganjil genap, itu juga mengurangi kendaraan," ujar Kalla.

"Kemudian MRT, LRT, itu mengurangi kendaraan. Itu sudah ada. Tapi orang lebih tenang pakai mobil termasuk saya," lanjut dia.

Baca juga: Anies Curiga Polusi Udara Jakarta Disebabkan Kendaraan Berat

DKI Jakarta muncul sebagai urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Senin (29/7/2019) pagi, berdasarkan informasi dari situs AirVisual.

AirVisual merupakan situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia.

Pada pukul 09.38 WIB, kualitas udara Jakarta tercatat 183 kategori tidak sehat dengan parameter PM2.5 konsentrasi 117,3 ug/m3 berdasarkan US Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pemerintah jangan banyak berutang karena utang akan berdampak pada inflasi yang terjadi di masyarakat. Wapres Jusuf Kalla menerangkan defisit anggaran akan menciptakan utang jika pemerintah berhutang banyak akan mengganggu perederan uang dan membuat Bank Indonesia harus menambah suplai uang ke pasar. #jusufkalla
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Nasional
Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Nasional
Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Nasional
Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Nasional
Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Nasional
Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Nasional
Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.