Kompas.com - 17/07/2019, 09:56 WIB
Kemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019). Dok KemenhanKemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019).
|
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Pertahanan (Kemhan) terus melakukan reformasi birokrasi sesuai program yang dicanangkan pemerintah. Kemhan berupaya melakukan pembenahan sistem pemerintahan dalam mewujudkan 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi.

Komitmen dan upaya tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmenhan) Nomor: KEP/1273/M/XII/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2015-2019.

Road map tersebut merupakan pedoman bagi seluruh penanggung jawab program serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Kepala Sub Satuan Kerja (Kasubsatker) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kemhan.

Dalam road map tersebut dijabarkan bentuk program pada area-area perubahan, seperti manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan upaya reformasi birokrasi itu Kemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kemen PANRB merupakan pihak yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di kementerian atau lembaga pemerintahan, termasuk Kemhan.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi.

"Karena, kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya aparatur negara yang berkepribadian, bersih, kompeten, serta memiliki kualitas pelayanan publik dengan kinerja tinggi," ujarnya.

Terkait nilai indeks reformasi birokrasi, Kemhan selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2017 misalnya, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan mencapai 67,78. Angka itu kemudian naik menjadi 67,97 pada 2018.

Untuk hasil evaluasi implementasi SAKIP, pada 2018 lalu Kemhan memperoleh nilai 64,55 dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Akan tetapi, menurut Menhan, peningkatan nilai itu belum sesuai harapan, meskipun pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemhan menunjukkan hasil baik.

"Tapi, masih perlu terus ditingkatkan khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja," ujar Menhan.

Oleh karena itu, imbuh Menhan, diperlukan pemahaman, keterlibatan, kerja keras, kerja sama, dan bahu membahu antarpejabat di jajaran Satker/Subsatker Kemhan. Alhasil, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan dapat terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan asistensi itu turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men PANRB) Syafruddin dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X