Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/07/2019, 09:56 WIB
Anissa DW,
M Latief

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Pertahanan (Kemhan) terus melakukan reformasi birokrasi sesuai program yang dicanangkan pemerintah. Kemhan berupaya melakukan pembenahan sistem pemerintahan dalam mewujudkan 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi.

Komitmen dan upaya tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmenhan) Nomor: KEP/1273/M/XII/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2015-2019.

Road map tersebut merupakan pedoman bagi seluruh penanggung jawab program serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Kepala Sub Satuan Kerja (Kasubsatker) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kemhan.

Dalam road map tersebut dijabarkan bentuk program pada area-area perubahan, seperti manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan upaya reformasi birokrasi itu Kemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kemen PANRB merupakan pihak yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di kementerian atau lembaga pemerintahan, termasuk Kemhan.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi.

"Karena, kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya aparatur negara yang berkepribadian, bersih, kompeten, serta memiliki kualitas pelayanan publik dengan kinerja tinggi," ujarnya.

Terkait nilai indeks reformasi birokrasi, Kemhan selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2017 misalnya, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan mencapai 67,78. Angka itu kemudian naik menjadi 67,97 pada 2018.

Untuk hasil evaluasi implementasi SAKIP, pada 2018 lalu Kemhan memperoleh nilai 64,55 dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Akan tetapi, menurut Menhan, peningkatan nilai itu belum sesuai harapan, meskipun pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemhan menunjukkan hasil baik.

"Tapi, masih perlu terus ditingkatkan khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja," ujar Menhan.

Oleh karena itu, imbuh Menhan, diperlukan pemahaman, keterlibatan, kerja keras, kerja sama, dan bahu membahu antarpejabat di jajaran Satker/Subsatker Kemhan. Alhasil, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan dapat terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan asistensi itu turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men PANRB) Syafruddin dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com