KILAS

Kemhan Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 17/07/2019, 09:56 WIB
Kemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019). Dok KemenhanKemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019).
|
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Pertahanan ( Kemhan) terus melakukan reformasi birokrasi sesuai program yang dicanangkan pemerintah. Kemhan berupaya melakukan pembenahan sistem pemerintahan dalam mewujudkan 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi.

Komitmen dan upaya tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmenhan) Nomor: KEP/1273/M/XII/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2015-2019.

Road map tersebut merupakan pedoman bagi seluruh penanggung jawab program serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Kepala Sub Satuan Kerja (Kasubsatker) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kemhan.

Dalam road map tersebut dijabarkan bentuk program pada area-area perubahan, seperti manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan upaya reformasi birokrasi itu Kemhan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan kegiatan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Bagi Pejabat Eselon I, II dan III Kemhan, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kemen PANRB merupakan pihak yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di kementerian atau lembaga pemerintahan, termasuk Kemhan.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi.

"Karena, kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya aparatur negara yang berkepribadian, bersih, kompeten, serta memiliki kualitas pelayanan publik dengan kinerja tinggi," ujarnya.

Terkait nilai indeks reformasi birokrasi, Kemhan selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2017 misalnya, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan mencapai 67,78. Angka itu kemudian naik menjadi 67,97 pada 2018.

Untuk hasil evaluasi implementasi SAKIP, pada 2018 lalu Kemhan memperoleh nilai 64,55 dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Akan tetapi, menurut Menhan, peningkatan nilai itu belum sesuai harapan, meskipun pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemhan menunjukkan hasil baik.

"Tapi, masih perlu terus ditingkatkan khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja," ujar Menhan.

Oleh karena itu, imbuh Menhan, diperlukan pemahaman, keterlibatan, kerja keras, kerja sama, dan bahu membahu antarpejabat di jajaran Satker/Subsatker Kemhan. Alhasil, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan dapat terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan asistensi itu turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men PANRB) Syafruddin dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X