Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Sarankan Partai Koalisi Prabowo-Sandi Tetap di Luar Pemerintah

Kompas.com - 16/07/2019, 14:51 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, kehadiran partai di dalam dan di luar pemerintah adalah kebutuhan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dinamika politik membutuhkan penyeimbang dengan hadirnya partai di luar pemerintah.

"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Andreas menyarankan partai-partai yang pernah berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tetap berada di luar pemerintah.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Pastikan Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

"Ya kalau saya menyarankan seperti itu," ujarnya.

Andreas mengatakan, masyarakat membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak memilih Jokowi.

"Dan mereka (masyarakat) membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi dengan Prabowo, Ini Jawaban Jokowi...

Selanjutnya, Andreas menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang tetap akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Hal itu, menurut dia, telah memberikan sinyal Gerindra berada di luar pemerintah.

"Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen

Selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), sejumlah wartawan menanyakan soal rencana Prabowo bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.

Kompas TV Sinyal akan bergabungnya sejumlah partai oposisi ke tubuh koalisi Indonesia Kerja Jilid Dua menuai pro dan kontra. Bagi sebagian pihak rencana bergabungnya partai oposisi ke tubuh pemerintah dianggap tindak lanjut dari proses rekonsiliasi, tapi di sisi lain bergabungnya partai oposisi ke tubuh koalisi pemerintah justru berpotensi memperkecil ruang check and balance yang sewajarnya dilakukan partai oposisi di pemerintahan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com