Kompas.com - 15/07/2019, 13:52 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu tetap akan menjadi prioritas pemeritah lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi pidato Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024 bertajuk Visi Indonesia pada Minggu (14/7/2019).

Baca juga: Penekanan Persatuan dan Bersatu dalam Pidato Visi Indonesia Jokowio

Moeldoko mengakui, masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus HAM tak dibahas secara eksplisit oleh Jokowi dalam pidatonya. Namun, bukan berarti ketiga hal tersebut akan dikesampingkan.

"Tidak ada upaya, niat untuk abai terhadap persoalan-persoalan itu, tidak. Tolong cara memahaminya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Moeldoko mengatakan, secara substansi, sebenarnya masalah korupsi sudah disinggung Jokowi dalam pidatonya mengenai reformasi birokrasi hingga soal tak adanya penyalahgunaan APBN.

"Itu sebuah bentuk tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ, jadi tidak harus dalam sebuah kata, jadi ini cara memahaminya saya pikir lebih luas," kata dia lagi.

Mengenai HAM, Moeldoko mengakui hal itu tidak disinggung sama sekali oleh Presiden.

Namun, menurut dia, masyarakat bisa melihat komitmen Jokowi terkait masalah kemanusiaan, misalnya terkait kasus yang menjerat Baiq Nuril.

Dalam kasus ini, Presiden Jokowi berupaya untuk memberikan amnesti.

"Tidak ada abai sama sekali, buktinya soal-soal seperti Baiq Nuril ini menjadi perhatian," kata Moeldoko yang baru saja menerima Baiq Nuril di kantornya.

Institute for Criminal Justice Reform  (ICJR) mengkritik isi pidato presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo yang bertajuk Visi Indonesia.

Baca juga: ICJR Kritik Visi Indonesia Jokowi karena Tak Singgung Rule of Law dan Jaminan HAM

Pidato tersebut dikritik lantaran tidak menyinggung mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, pembangunan negara hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Sebab, pembangunan negara hukum adalah suatu "condition sine qua non" atau saling berkelindan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha.

"ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 2019-2024," ujar Anggara kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.