[POPULER DI KOMPASIANA] Usulan Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Regulasi Kontrol IMEI | Joe Taslim Memerankan Sub-Zero

Bahwa orang pintar, lanjutnya, selalu dapat menyelesaikan masalah dan orang muda selalu membawa semangat baru.

Hal tersebut menjadi pusat kritik yang dituliskan oleh Kompasianer Diaz Rosano. Apalagi sosok milenial dan pintar selalu dikedepankan dalam memilih menteri, disamping tentunya tetap harus mengakomodasi kepentingan partai pendukung dan berbagai kepentingan lainnya.

Itulah mengapa Kompasianer Diaz Rosano lebih mengedepankan sosok berintegritas, jujur dan berani daripada sekadar muda dan punya semangat baru.

"(Dulu) Kita pernah mengenal sosok Kapolri Hoegeng yang terkenal karena kejujuran dan keberaniannya. Demikian pula sosok Baharuddin Lopa yang pernah menjadi Menkumham dan Jaksa Agung di era Gus Dur," tulis Kompasianer Diaz Rosano. (Baca selengkapnya)

3. Jika Susi Pudjiastuti Berhasil "Merebut" 10 Persen Saham Facebook

Pada awalnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook mengunggah sebuah foto pada Minggu (08/07) melalui akun Instagramnya.

Foto yang diunggah adalah fotonya sendiri di mana ia sedang naik paddle di laut dengan caption "Tahoe Sunset".

Di antara banyaknya komentar atas unggahan tersebut, ada satu yang menarik yaitu apa yang dilotarka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya mau menantang kamu lomba paddle dan memenangi 10 persen Facebook," kata Susi dalam bahasa Inggris.

Bagaimana jika tantangan ini diterima oleh Mark Zuckerberg? (Baca selengkapnya)

4. Rencana Kebijakan Regulasi Kontrol IMEI Tuai Protes

Kementerian perindustrian (Kemenperin) berencana mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait kontrol IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang mulai berlaku pada bulan depan menuai protes dari banyak pihak.

Saat ini, tulis Kompasianer Gigih Prayitno, peraturan regulasi kontrol IMEI ini masih dibicarakan di tiga kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Perindustrian.

Secara sederhana, peraturan tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri khususnya ponsel yang dibeli dan digunakan.

"Sebelum kebijakan ini dilaksanakan, terlebih dahulu akan dilakukan pemutihan dimana semua ponsel dengan IMEI yang ilegal, yang didapat dari black market sebelum tanggal 17 Agustus akan "diputihkan" dan dianggap telah menjadi legal dan bisa digunakan seperti biasa," lanjut Kompasianer Gigih Prayitno. (Baca selengkapnya)