Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Kompas.com - 11/07/2019, 19:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, pos kementerian yang menjadi incaran partai politik saat ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Ray, ini disebabkan basis pemilih parpol dalam Pemilu 2019 paling banyak berada di desa.

"Karena basis massa semua itu khususnya di desa-desa. Karena 60 persen pemilih kita di desa, berhubungan langsung dengan desa," tutur Ray Rangkuti, usai diskusi di Kantor Formappi, Kamis (11/7/2019).

Ray mengatakan, tak heran jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keinginannya untuk mengisi posisi menteri desa karena pemilih PKB sebagian besar berada di desa.

"PKB melirik betul menteri desa, karena pemilihnya rata-rata di desa, orang-orang NU di desa," ujarnya.

Baca juga: NU Beda dengan Parpol, Yenny Wahid Ingatkan Tak Tuntut Kursi Menteri

Selanjutnya, terkait dengan komposisi menteri, Ray memperkirakan 60 persen menteri berasal dari perwakilan partai politik dan 40 persen dari non partai politik

"Dugaan saya minimal komposisi ini 60 persen berbanding 40 persen, 60 persennya dikuasai oleh partai politik, 40 persennya dikuasai oleh non partai politik. Mungkin petanya begitu," ucap dia.

Dalam diskusi itu, Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, Joko Widodo sebagai presiden terpilih sebaiknya tidak menyusun kabinet berdasarkan permintaan parpol semata.

Jokowi dinilai juga harus menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan penting untuk menentukan nama-nama yang dibutuhkan dalam kabinet kerja Jilid II.

Sebab, menurut Sebastian, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden bukan semata-mata karena partai politik pendukung, tetapi sejatinya karena faktor kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com