DPR: Gantikan DKI, Kaltim Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

KOMPAS.com – Studi tentang wacana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah lebih dari 90 persen.

Dari studi tersebut, setidaknya ada tiga provinsi yang disebut menjadi kandidat ibu kota negara baru menggantikan DKI Jakarta, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Terkait informasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam menyatakan kesiapan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jika terpilih menjadi ibu kota negara baru.

“Kalau berdasarkan kajian Bappenas sudah mengerucut pada tiga provinsi, maka saya yakin Kaltim yang akan dipilih. Sebab, provinsi ini yang paling siap dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah ibu kota negara,” ujar politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, President University Ingatkan Kota Komersial

Dok. Humas DPR RI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ihwan Datu Adam

Selain itu, Ihwan menambahkan, Kaltim tergolong sebagai salah satu penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara, yakni sekitar Rp 500 triluin hingga  Rp 600 triliun.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kaltim itu juga tidak setuju dengan argumentasi beberapa pihak yang takut pemidahan ibu kota ke Kaltim dapat menyebabkan kerusakan alam akibat pembukaan hutan.

“Sebagian besar wilayah di Kaltim bukanlah hutan. Oleh karenanya, sangat cocok untuk dijadikan pilihan apabila pemerintah serius akan memindahkan ibu kota negara,” ujar Ihwan, di Jakarta, Selasa (9/7/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Siapa Pemegang Kendali Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara?

Untuk itu, dia berharap, pemerintah serius dalam hal rencana pemindahan ibukota tersebut. Sebab, memindahkan sebuah ibu kota negara bukan suatu pekerjaan mudah dan membutuhkan biaya sangat besar.

Bappenas menyebutkan, butuh biaya sekitar Rp 4,66 triliun dalam memindahkan ibu kota, termasuk di dalamnya anggaran pembangunan infrastruktur pendukung.

“Yang dikhawatirkan adalah kalau anggaran untuk pemindahan ibu kota negara ini sumber biayanya berasal dari hasil berutang,” pungkasnya.