Soal Baiq Nuril, Jokowi Janji Gunakan Kewenangannya

Kompas.com - 05/07/2019, 15:59 WIB
Presiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Jumat (5/7/2019). Biro pers setpresPresiden Jokowi mengunjungi Jendela Indonesia, yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado, Jumat (5/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal.

"Saya tidak ingin komentari apa yang sudah diputuskan mahkamah karena itu pada domain wilayahnya yudikatif," kata Jokowi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (5/7/2019).

Namun, Jokowi berjanji menggunakan kewenangannya apabila Baiq Nuril mengajukan grasi atau amnesti yang merupakan kewenangan Kepala Negara.

"Nah nanti kalau sudah masuk ke saya, di wilayah saya, akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki. Saya akan bicarakan dulu dengan Menkumham, Jaksa Agung, Menko Polhukam, apakah amnesti atau yang lainnya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Didesak Beri Amnesti Tanpa Tunggu Baiq Nuril Ajukan Permohonan

Jokowi mengatakan, sejak kasus ini mencuat, perhatiannya tidak pernah berkurang. Kendati demikian, ia menghormati putusan MA.

Adapun MA menolak PK Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Organisasi masyarakat sipil pun meminta Jokowi segera memberikan amnesti atau pengampunan kepada Nuril.

"Posisi kami kecewa dan berharap putusan hakim, khususnya kasasi dan PK (peninjauan kembali) ini, tidak jadi preseden yang membuat korban takut bersuara. Lalu kami desak Presiden Jokowi untuk berikan amnesti," ujar penggagas petisi #SaveIbuNuril dari Institut for Criminal Justice Forum ( ICJR) Erasmus Napitupulu kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018).

Menurut Erasmus, mekanisme teknis membatalkan eksekusi atau menghapus hukuman diserahkan kepada Presiden.

Putusan PK tersebut pun dianggap mengecewakan. Ia mengatakan, pihak Baiq Nuril sempat memberikan surat ke Presiden Jokowi pada 19 November 2018.

Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden dan memberikan surat kepada Presiden.

"Surat tersebut berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril," ucap dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X