Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagi Data, Komnas HAM Apresiasi Polri Ungkap Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Kompas.com - 05/07/2019, 11:46 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempersilakan Polri untuk mengungkap hasil investigasi terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Berdasarkan informasi yang diberikan Divisi Humas Polri, Komnas HAM akan mengungkapkan perkembangan hasil investigasi pada Jumat (5/7/2019) ini, pukul 13.30 WIB.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa investigasi dilakukan masing-masing institusi dan bukan dalam tim gabungan. Akan tetapi, selama prosesnya, Kepolisian RI memang berkoordinasi dengan Komnas HAM.

Taufan pun mengapresiasi koordinasi yang dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Keterbukaan dan kemauan mereka berkoordinasi sekali lagi kami apresiasi. Itu bagus untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik," kata Taufan kepada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Polri Akan Ungkap Koordinator Kerusuhan 22 Mei Pekan Depan

Taufan mengatakan, Komnas HAM melakukan investigasi sendiri untuk menjaga independensi mereka.

Namun, mereka tetap melakukan koordinasi dengan lembaga lain, salah satunya adalah Polri. Menurut Taufan, Polri dan Komnas HAM saling berbagi data.

"Yang ada Polri pemaparan di Komnas HAM beberapa kali dan itu tidak dihadiri lembaga manapun kecuali Polri dan kami. Mereka memberikan berbagai data dan informasi, sampai tadi siang pun masih ada pihak mereka memberikan berbagai data," ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM juga aktif mengumpulkan data ke rumah sakit Polri, Polres Jakarta Barat, dan Polres Jakarta Timur. Nantinya, mereka juga berencana mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mencari data.

Selain polisi, mereka juga mencari data kepada korban hingga media massa.

"Selain itu kami mendapatkan data dari korban, tim advokasi, NGO, rumah sakit, pemda DKI, media massa, dan lain-lain. Semua kami telusuri dan nanti akan kami umumkan sendiri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com