Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TKN-TKD Tidak Bubar

Kompas.com - 02/07/2019, 21:53 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2019.

Pertemuan digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (2/7/2019) malam.

Dalam pertemuan itu, hadir ketua, sekretaris, dan bendahara TKD dari masing-masing provinsi. Sementara itu, dari TKN, hadir pimpinan dan pengurus inti.

Menurut Wakil Ketua TKN Johnny G Plate, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada tim di tingkat pusat dan daerah yang telah berjuang maksimal pada Pilpres 2019.

Baca juga: PPP Menyayangkan Prabowo Belum Ucapkan Selamat ke Jokowi-Maruf

Jokowi juga meminta tim kampanye, khususnya di daerah, untuk tetap solid agar bisa membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya.

"Pak Jokowi minta agar TKD khususnya, ikut membantu bersama sama memperlancar program program besar yang dilakukan presiden di dalam program kerja 5 tahun ke depan. Intinya itu saja," kata Johnny kepada wartawan usai pertemuan.

Johnny mengatakan, tugas TKN dan TKD memang sudah selesai setelah Pilpres 2019 berakhir.

Namun, TKN dan TKD tidak akan membubarkan diri layaknya koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Di dalam tadi juga tidak ada pembicaraan soal bubar. Yang ada diminta untuk membantu. Beda dengan yang kalahlah. Kalau kalah kan membubarkan timnya, kalau yang menang melanjutkan tugasnya," kata Johnny.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet

Saat ditanya seperti apa bantuan konkret yang akan diberikan TKD terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Johnny menyebut itu hal teknis yang perlu dibahas lebih lanjut.

Namun, menurut dia, membantu pemerintah tak harus masuk ke dalam kabinet.

Sekjen Partai Nasdem ini juga menegaskan bahwa dalam pertemuan tadi sama sekali tidak dibahas soal pembentukan kabinet baru.

"Tadi itu acaranya presiden menyampaikan terima kasih. Tidak ada pembahasan secara khusus terkait struktur kabinet karena itu hak prerogatif presiden. Kami percayakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com