Jaksa Agung Prasetyo Benarkan KPK Tangkap 2 Jaksa Kejati DKI Jakarta

Kompas.com - 28/06/2019, 19:59 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (28/6/2019). Informasi ini dibenarkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Iya benar saya dapat informasinya ada dua jaksa dari Kejati DKI yang tertangkap tangan. Sementara tentunya ada dua pihak oknum jaksa dan pihak luar," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat malam.

Prasetyo menegaskan pihaknya tak akan kompromi jika ada jaksa yang terlibat dalam dugaan korupsi.

"Tak ada kompromi, tak ada menutup-nutupi jangan membela, yang salah harus dihukum," ujar dia.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, pihaknya belum mengetahui lebih dalam perihal identitas jaksa yang terjaring OTT tersebut.

Ia juga mengaku masih menggali kasus yang menjerat kedua jaksa itu.

"Tapi saya belum pastikan siapa namanya dan kemudian dalam kaitan kasus apa kita belum tahu," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi soal operasi tangkap tangan itu (OTT).

KPK biasanya akan menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1X24 jam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat Surat Domisili Sebagai Penerima Vaksin Banyak Dikeluhkan, Ini Penjelasan Kemenkes

Syarat Surat Domisili Sebagai Penerima Vaksin Banyak Dikeluhkan, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perubahan UUD 1945 dan Pancasila

Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perubahan UUD 1945 dan Pancasila

Nasional
Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Menilik Lagi Pernyataan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode yang Menampar Mukanya

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Hari Ini dalam Sejarah, Presiden Soekarno Wafat...

Nasional
Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Soal Presiden 3 Periode, Wakil Ketua DPR: Tak Urgen, yang Mendesak Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Nasional
Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X