Kalla Minta Pemerintah Daerah Siapkan Infrastruktur untuk Sistem Sekolah Zonasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendidikan agar bisa menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Alasannya, pengelolaan SMA negeri dikelola oleh pemerintah provinsi dan SMP serta SD negeri dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Kalla mengatakan, infrastruktur yang harus disiapkan agar sistem zonasi bisa diterapkan adalah ketersediaan gedung sekolah dan guru yang cukup.

Baca juga: DKI Dinilai Bisa Jalankan PPDB Zonasi Murni

Selain itu, juga perlu adanya penataran guru agar kualitasnya sama baiknya di seluruh sekolah.

"Jadi memang SMA ke bawah dibawa daerah. SMA provinsi SMP oleh kabupaten, dan SD ya tentunya ada penataran guru contohnya. Daerah melengkapi dengan fasilitas sekolah, komputer, dengan laboratorium, guru-guru dilatih," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

"Kalau di DKI lebih mudah. Tapi di daerah-daerah, semua daerah (harus) mampu. Tapi karena itu daerah harus mempunyai suatu inisiatif juga," lanjut dia.

Kalla menilai, sistem zonasi perlu dilanjutkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia bisa terwujud.

Dengan penerapan sistem zonasi, Kalla berharap ke depannya siswa dan siswi yang berkualitas tak terkonsentrasi di satu sekolah.

"Bahwa untuk meningkatkan mutu itu harus anak-anak yang berkualitas baik juga di sekitarnya baik. Jangan hanya semuanya pintar tapi terkonsentrasi," lanjut Wapres.

Baca juga: Bima Arya: Sistem Zonasi PPDB Terlalu Ambisius, Harus Dievaluasi

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, melalui sistem zonasi ini, pemerintah daerah akan lebih fokus melihat masalah yang ada di sekolah-sekolah daerahnya.

Pemerintah daerah bisa sadar banyak sekolah yang perlu ditingkatkan mutunya.

Muhadjir juga mengingatkan bahwa peningkatan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Karena uangnya ada di daerah, ya tinggal kita meminta mereka agar membenahi banyaknya kontroversi. Bahwa sudah banyak yang sadar bahwa di daerahnya sekolahnya masih belum sebagus seperti yang didengung-dengungkan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Sistem Zonasi PPDB Bikin Calon Siswa Antri hingga 4 Jam, Pihak Sekolah Kaget

Mengenai kurangnya sekolah negeri di beberapa daerah, Muhadjir mengakui, hal ini menjadi salah satu masalah dalam sistem zonasi. Sebab, tidak semua zona memiliki sekolah negeri yang cukup untuk menampung siswa di wilayah tersebut.

Menurut Muhadjir, sistem ini justru juga akan mempermudah pemerintah memetakan kebutuhan sekolah negeri baru.

"Jadi akan ketahuan nanti, kecamatan mana yang enggak ada SMP-nya atau hanya ada ada 1 SMA. Coba dulu-dulu kan enggak ada yang tahu itu, daerah tenang-tenang saja," ujar Muhadjir.