Kalla Minta Pemerintah Daerah Siapkan Infrastruktur untuk Sistem Sekolah Zonasi

Kompas.com - 25/06/2019, 17:57 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendidikan agar bisa menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Alasannya, pengelolaan SMA negeri dikelola oleh pemerintah provinsi dan SMP serta SD negeri dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Kalla mengatakan, infrastruktur yang harus disiapkan agar sistem zonasi bisa diterapkan adalah ketersediaan gedung sekolah dan guru yang cukup.

Baca juga: DKI Dinilai Bisa Jalankan PPDB Zonasi Murni

Selain itu, juga perlu adanya penataran guru agar kualitasnya sama baiknya di seluruh sekolah.

"Jadi memang SMA ke bawah dibawa daerah. SMA provinsi SMP oleh kabupaten, dan SD ya tentunya ada penataran guru contohnya. Daerah melengkapi dengan fasilitas sekolah, komputer, dengan laboratorium, guru-guru dilatih," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

"Kalau di DKI lebih mudah. Tapi di daerah-daerah, semua daerah (harus) mampu. Tapi karena itu daerah harus mempunyai suatu inisiatif juga," lanjut dia.

Kalla menilai, sistem zonasi perlu dilanjutkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia bisa terwujud.

Dengan penerapan sistem zonasi, Kalla berharap ke depannya siswa dan siswi yang berkualitas tak terkonsentrasi di satu sekolah.

"Bahwa untuk meningkatkan mutu itu harus anak-anak yang berkualitas baik juga di sekitarnya baik. Jangan hanya semuanya pintar tapi terkonsentrasi," lanjut Wapres.

Baca juga: Bima Arya: Sistem Zonasi PPDB Terlalu Ambisius, Harus Dievaluasi

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X