Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian Batas ZEE RI-Vietnam

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Dorongan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.

Pertemuan bilateral itu dilakukan disela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-34 ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Thailand pada Sabtu (22/6/2019).

Kepala Negara menyampaikan isu ZEE kerap muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Jokowi berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan segera karena berpotensi dapat menimbulkan masalah.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE," kata Presiden seperti dikutip Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ASEAN.

“"Draf Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Vietnam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini," ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota Dewan Keamanan PBB pada 2020-2021.

Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN, yakni Indonesia dan Vietnam, yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK

Sementara itu, PM Vietnam dalam pertemuan itu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Turut hadir sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.