Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi

Kompas.com - 20/06/2019, 14:57 WIB
Pimpinan FPI Rizieq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan. POOL / REPUBLIKA / RAISAN AL FARISI Pimpinan FPI Rizieq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli yaitu Rizieq Shihab dan Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Front Pembela Nasional Islam (FPI) belum mengajukan perpanjangan izin organisasi.

Batas izin organisasi FPI habis pada Kamis (20/6/2019).

"Sampai hari ini belum terima apa-apa," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Tjahjo mengatakan, pihaknya menunggu pengurus FPI untuk mendaftar ulang organisasinya.


"Kita tunggu saja. Dia mau mendaftar lagi apa tidak, kan kita ngga bisa proaktif karena apapun setiap warga negara berhak untuk berhimpun dan berserikat," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo belum bisa menjelaskan status FPI apakah legal atau ilegal.

"Kami belum bisa mengatakan itu, karena kami belum menerima pengajuan izin perpanjangan SKTnya," pungkasnya.

Berdasarkan situs resmi Kemendagri.go.id, masa izin FPI terdapat dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku mulai 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X