Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Kompas.com - 20/06/2019, 08:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menggelar Kongres V lebih awal untuk mensinkronkan agenda politik nasional dengan partai.

Sedianya, Kongres V dilaksanakan pada tahun 2020. Hal itu mengacu pada berakhirnya masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Namun, karena hendak mensinkronkan agenda nasional dan partai, Kongres V dipercepat.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan fokus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar PD-P Rabu (19/6/2016) kemarin ialah untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres V di Bali pada Agustus mendatang.

"Ini waktunya kan sangat singkat karena kami ingin mendahului agenda pemerintahan negara dengan melakukan konsolidasi. (Sesuai) dengan posisi politik PDI-P sebagai partai yang berada dalam pemerintahan," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Pramono Anung Sebut PDI-P Akan Wacanakan Pilih Ketua Harian di Kongres V

Ia menambahkan konsolidasi agenda pemerintahan dan partai penting untuk mendukung program pemerintahan ke depan. Apalagi, kata Hasto, pemerintahan Jokowi di periode kedua sudah mencanangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Ini kan juga sangat ditentukan oleh bagaimana nanti Menteri Pendidikan, Menteri Riset dan Teknologi itu menjadi perhatian kita bersama," ujar Hasto.

Politisi PDI-P Pramono Anung mengatakan dalam Kongres V PDI-P nanti ada rencana untuk memilih jabatan baru untuk partai.

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Ia mengatakan jabatan baru itu adalah ketua harian partai dan wakil ketua umum.

"Memang ada wacana apakah nanti ada ketua harian maupun wakil ketua umum, mekanisme ini diserahkan sepenuhnya ke dalam Kongres," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kongres partai di PDI-P sedianya merupakan sarana memutuskan kepemimpinan partai. Hal tersebut sebagaimana Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan arus bawah partainya masih menghendaki Megawati kembali memimpin PDI-P pada periode selanjutnya. Sehingga peluang sosok ketua umum baru selain Megawati belum terlihat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com