Polri Didesak Ungkap Penyebab Kematian Sembilan Korban Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 13/06/2019, 08:51 WIB
Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.NOVA WAHYUDI Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara RI dikejar untuk merampungkan pengusutan kerusuhan 21-22 Mei, khususnya dalam mencari penyebab jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan.

Hingga kini, Polri sudah memberikan kemajuan dalam penyelidikan kerusuhan 21-22 Mei. Dalam jumpa pers di Kantor Kementeriaan Koordinato Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa (11/6/2019), Polri menyebutkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan 21-22 Mei sebanyak sembilan orang.

"Polri sudah bentuk tim investigasi yang diketuai oleh Irwasum Polri untuk menginvestigasi semua rangkaian peristiwa 21-22 Mei termasuk juga 9 (korban)," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal.

Kendati demikian, Iqbal tidak memberikan penjelasan lebih mendalam perihal korban tersebut. Hingga saat ini, masih menunggu hasil tim investigasi tim yang dibentuk Kapolri untuk mendalami peristiwa kerusuhan tersebut.

Baca juga: Ini Hambatan Polri Investigasi Penyebab Kematian Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Ketidakjelasan dari penyelidikan kematian sembilan korban tersebut disesalkan oleh sejumlah pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menuturkan, pengungkapan penyebab kematian sembilan orang tersebut ditunggu oleh masyarakat.

"Apa yang dilakukan kepolisian mengungkap kematian sembilan orang tersebut belum secara gamblang dijelaskan. Belum ada penjelasan secara rinci dari kepolisian, padahal itu ditunggu masyarakat," ujar Choirul kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Masyarakat, lanjut Choirul, menunggu laporan dari kepolisian apa dan bagaimana delapan orang tersebut meninggal dan siapa saja pelakunya. Maka dari itu, Komnas HAM meminta kepolisian melakukan investigasi yang menyeluruh.

Menurut dia, investigasi yang menyeluruh tersebut belum nampak terlihat saat ini. Pasalnya, kepolisian masih lebih banyak menjelaskan rencanan pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan satu pemimpin lembaga survei.

Baca juga: Menurut Kontras, Polri Terlalu Cepat Duga 9 Korban Kerusuhan 22 Mei adalah Perusuh

"Menurut kami, dalam situasi seperti ini, penjelasan terkait pembunuhan terhadal elite negara itu kurang pas. Yang lebih pas ditunggu oleh publik adalah bagaimana tertembaknya delapan orang tersebut," ungkapnya kemudian.

Komnas HAM, lanjutnya, juga membentuk tim investigasi sendiri dalam mengusut tuntas kasus 21-22 Mei. Investigasi tersebut bertujuan menghasilkan sejumlah rekomendasi terhadap sejumlah pihak, seperti pemerintah dan kepolisian.

Senada dengan Komnas HAM, Amnesty International Indonesia menyoroti pihak kepolisian yang dinilai luput menjelaskan kepada publik terkait korban jiwa serta pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga saat kericuhan Aksi 21-22 Mei.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menilai hal yang disampaikan polisi dalam konferensi pers tidak menyeluruh dan gagal mengungkap fakta penting mengenai korban tewas dalam peristiwa tersebut.

Baca juga: Komisi III DPR Akan Rapat Bersama Polri Bahas Korban Kerusuhan 22 Mei

"Ini menyakitkan bagi keluarga korban yang hari ini berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban," kata dia.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X