Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Lebay hingga Rekayasa Kasus, Wiranto Jawab "Masya Allah"

Kompas.com - 12/06/2019, 17:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mendengar masih ada nada miring dari sekelompok masyarakat terhadap dirinya.

Hal ini berkaitan dengan upaya kepolisian mengungkap sejumlah perkara. Mulai dari dugaan makar terhadap pemerintah, kerusuhan di Jakarta 21 dan 22 Mei 2019, kepemilikan senjata api ilegal hingga dugaan perencanaan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat negara.

“Wiranto (dibilang) ‘lebay’ (berlebihan), itu (kasus) karangan pemerintah, karangan aparat keamanan demi mencari popularitas. Masya Allah, ya saya katakan,” ujar Wiranto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Menurut Polri, Peran Kivlan Zen Menentukan Target hingga Rencana Pembunuhan

Meski demikian, Wiranto menegaskan, tidak akan menanggapi nada-nada miring tersebut. Ia memilih menyerahkan penyelesaian sejumlah perkara tersebut kepada kepolisian.

“Saya enggak ngomong apa-apa. Biar saja. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang akan berbicara. Sekarang tinggal bagaimana proses selanjutnya,” ujar Wiranto.

“Nanti dilimpahkan ke kejaksaan, masuk ke pengadilan, apa ada pengakuan antara eksekutor, petugas yang ditugaskan mencari senjata, mencari algojo, itu sinkron atau tidak. Tapi paling tidak saat ini dengan empat kesaksian mengerucut kepada satu figur, yang sangat boleh jadi, benar adanya,” lanjut dia.

Baca juga: Ini Pengakuan Tersangka Diinstruksi Kivlan Zen untuk Bunuh 4 Tokoh

Wiranto mengapresiasi positif kepolisian yang sudah buka-bukaan ke publik mengenai sejumlah perkara itu.

Dengan penjelasan itu, Wiranto berharap masyarakat menjadi tercerahkan dan tidak lagi mudah terpengaruh dengan berita hoaks.

Meski di sisi lain, Wiranto mengakui, kepolisian belum menemukan konstruksi perkara itu secara utuh. Artinya, masih butuh penyelidikan lebih lanjut.

“Memang belum selesai. Namanya saja masih proses hukum, masih perlu pendalaman, masih perlu ada pengembangan. Masyarakat harus sabar,” ujar Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com