Sekjen: PAN Konsisten Ada di Koalisi Pendukung 02!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pernyataan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan mengenai posisi PAN di koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga adalah pernyataan pribadi, bukan pernyataan resmi partai.

Hal ini disampaikan Eddy menanggapi Waketum Bara Hasibuan yang menilai secara de facto PAN sudah tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Iya, apa yang disampaikan Bara Hasibuan (BH) adalah pernyataan pribadi dan bukan sikap resmi PAN," kata Eddy saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

Eddy mengatakan, selaku Sekjen PAN pernyataannya bisa dipercaya bahwa saat ini PAN masih konsisten dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta memperjuangkan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Waketum PAN: Kemungkinan Besar Kami Gabung ke Koalisi Pemerintah

"Saya Sekjen partai, jadi pernyataan saya bisa dijadikan pegangan. Kita konsisten di koalisi parpol pendukung paslon 02 dan PAN sepenuhnya akan memperjuangkan hak paslon kita di MK," ujarnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan arah politik PAN ke depannya baru akan ditentukan usai MK memberikan keputusan terkait perkara Pemilu 2019.

"Arah politik PAN ke depannya akan kita tentukan kemudian, setelah putusan MK keluar," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai secara de facto partainya tidak lagi berada di koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Waketum: PAN Sebaiknya Berada di Dalam Pemerintahan yang Dipimpin Pak Jokowi

Sehingga, internal partai sudah mulai membicarakan mengenai langkah apa yang akan diambil selama lima tahun ke depan.

"Jadi sudah mulai ada pembicaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bagaimana baiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Dan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan besar sekali," ucapnya.

Namun, Bara mengatakan arah politik PAN tetap harus menunggu digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas).