TNI-Polri Dinilai Lebih Siap Antisipasi Aksi Massa Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya kemungkinan peningkatan eskalasi unjuk rasa saat Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Adapun sidang perdana akan digelar pada 14 Juni mendatang.

Menurut Hendardi, aparat TNI-Polri akan lebih siap mengantisipasi demonstrasi pasca-kerusuhan pada 22 Mei 2019 lalu.

"Kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi jelang sidang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah bisa diantisipasi oleh aparat TNI dan Polri," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Jadi Korban Rusuh 22 Mei, Wakapolsek Jatinegara Sudah Dipulangkan dari RS Polri

Hendardi mengatakan, narasi atau seruan aksi yang beredar sejak kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum memutuskan maju ke MK hingga saat ini tidak banyak berubah.

Begitu Juga dengan tujuan politiknya, yakni mendiskualifikasi pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, kata Hendardi, saat ini situasinya sudah berbeda. Banyak pihak menyesalkan terjadinya kerusuhan pasca-demonstrasi 21-22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Di sisi lain, aparat keamanan dinilai dapat menangani aksi tersebut dengan baik. Dengan begitu ia meyakini persiapan aparat TNI-Polri akan lebih baik.

"Aparat keamanan jauh lebih siap. Dua hari itu aparat menangani dengan baik, dan ke depan pengendalian sidang di Mahkamah Konstitusi pastinya lebih baik lagi," kata Hendardi.

Baca juga: Karangan Bunga Terus Berdatangan untuk TNI-Polri, Kali Ini dari Komunitas Ojek Online

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga (BPN) Andre Rosiade menegaskan, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Namun, pihaknya juga tidak bisa menjamin sidang di MK nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa. Sebab, ada kemungkinan masyarakat datang atas inisiatif sendiri.

"BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi," kata Andre dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).