TNI-Polri Dinilai Lebih Siap Antisipasi Aksi Massa Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Menurut Hendardi, aparat TNI-Polri akan lebih siap mengantisipasi demonstrasi pasca-kerusuhan pada 22 Mei 2019 lalu.

"Kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi jelang sidang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah bisa diantisipasi oleh aparat TNI dan Polri," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/5/2019).

Hendardi mengatakan, narasi atau seruan aksi yang beredar sejak kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum memutuskan maju ke MK hingga saat ini tidak banyak berubah.

Begitu Juga dengan tujuan politiknya, yakni mendiskualifikasi pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, kata Hendardi, saat ini situasinya sudah berbeda. Banyak pihak menyesalkan terjadinya kerusuhan pasca-demonstrasi 21-22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Di sisi lain, aparat keamanan dinilai dapat menangani aksi tersebut dengan baik. Dengan begitu ia meyakini persiapan aparat TNI-Polri akan lebih baik.

"Aparat keamanan jauh lebih siap. Dua hari itu aparat menangani dengan baik, dan ke depan pengendalian sidang di Mahkamah Konstitusi pastinya lebih baik lagi," kata Hendardi.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga (BPN) Andre Rosiade menegaskan, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Namun, pihaknya juga tidak bisa menjamin sidang di MK nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa. Sebab, ada kemungkinan masyarakat datang atas inisiatif sendiri.

"BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi," kata Andre dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).