Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Penolakan Hasil Pilpres Berujung Rusuh, Ini Komentar BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 22/05/2019, 14:09 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi peristiwa kericuhan yang terjadi saat unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kericuhan tersebut terjadi sejak Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) dini hari.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa pihak yang menjadi provokator harus bertanggung jawab atas peristiwa kericuhan tersebut.

"Yang bertanggung jawab adalah tentu mereka-mereka yang lakukan provokasi, mereka yang lakukan kekerasan," ujar Dahnil saat ditemui, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Pendukung Prabowo Mulai Berdatangan ke Kertanegara

Dahnil mengatakan sejak awal Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur konstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres.

Selain itu, Prabowo juga sudah meminta para pendukungnya yang menggelar aksi unjuk rasa agar mengedepankan kedamaian.

"Sejak awal Pak Prabowo memutuskan jalur konstitusional mendukung segala upaya konstitusional dan mendukung gerakan yang damai menggunakan hak demokrasi," kata Dahnil.

Baca juga: Otto Hasibuan Bantah Jadi Kuasa Hukum Prabowo Terkait Gugatan Pilpres ke MK

Dalam kesempatan itu Dahnil juga mengimbau agar pihak kepolisian dan massa aksi sama-sama menahan diri.

Seperti diketahui, massa yang menolak hasil pilpres kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU, Rabu (22/5/2019).

"Kami atas nama BPN mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Kepolisian menahan diri tidak secara demonstratif menggunakan persenjataan dan lainnya melakukan serangan terhadap massa," kaya Dahnil.

Baca juga: Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, BPN Prabowo-Sandiaga Klaim Didukung Ratusan Pengacara

"Kemudian massa yang demo juga harus tahan diri tidak lakukan kekerasan provokasi dan sebagainya," ucapnya.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto mengimbau masyarakat waspada terhadap kelompok radikal dan teroris yang akan memanfaatkan situasi politik saat ini, Wiranto meminta agar rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan besok dibatalkan. Menko Polhukam menyebut adanya rencana melakukan demo besar dan mengepung sejumlah tempat di Jakarta dianggap merupakan kejahatan serius dan akan menodai proses demokrasi. #wiranto #menkopolhukam #bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com