Bawaslu Sebut 22 dari 37 Lembaga Hitung Cepat Belum Laporkan Sumber Dana

Kompas.com - 16/05/2019, 15:54 WIB
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMANAnggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) mengungkapkan 22 dari 37 lembaga survei hitung cepat yang terdaftar belum menyerahkan laporan sumber dana dan metodologi ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Hal itu disampaikan anggota majelis Rahmat Bagja dalam sidang putusan atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terkait lembaga survei hitung cepat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Bahwa sampai tanggal 2 Mei 2019, terdapat 22 lembaga yang melakukan penghitungan cepat dalam pemilu 2019 belum memasukan laporan ke KPU," kata Bagja.

Pasal 449 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut lembaga survei wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan kepada penyelenggara pemilu.

Selain itu, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat mengatakan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat paling lambat melakukan pelaporan 15 hari setelah hari pemungutan suara. 

Mengacu pada aturan itu, tenggat waktu untuk menyetorkan laporan adalah 2 Mei 2019. 

Selanjutnya, Ketua Hakim Majelis Abhan, memerintahkan KPU untuk mengumumkan lembaga survei yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga Survei Hitung Cepat

"Memerintahkan KPU untuk mengumumkan lembaga hitung cepat yang tidak memasukan laporan ke KPU," ujarnya.

Adapun 22 lembaga survei yang belum menyetor laporan ke KPU hingga 2 Mei 2019 ialah:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia

2. Penelitian dan Pengembangan Kompas

3. Indekstat Konsultan Indonesia

4. Jaringan Suara Indonesia

5. Populi Center

6. Cyrus Network

7. Media Survei Nasional

8. Indodata

9. Celebes Research Center

10. Roda Tiga Konsultan

11. Indomatrik

12. Puskaptis

13. Pusat Riset Indonesia

14. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)

15. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

16. Voxpol Center Research & Consultant

17. FIXPOLL Media Polling Indonesia

18. Cirus Surveyors Group

19. Arus Survei Indonesia

20. PolMark Indonesia

21. PT. Parameter Konsultindo

22. Lembaga Real Count Nusantara

Lebih lanjut, Bawaslu juga menyampaikan ada lima lembaga survei yang telat melapor kepada KPU, setelah 2 Mei 2019, yaitu :

1. Charta politika Indonesia

2. Indobaroneter

3. Rakata Institute

4. Lembaga Survei Kuadran

5. Konsepindo Research and Consulting

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X